Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran diatur dalam PP 50 Tahun 2019 jo. PMK 41/PMK.03/2020. kemudian PP 50 tahun 2019 diubah dengan PP 49 tahun 2022 . Pembahasan berikut dibawah ini masih mengacu pada PMK 41/PMK.03/2020 yang merupakan Turunan dari PP 50 Tahun 2019. Dalam konteks pembahasan Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran yang di maksud disini adalah Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional yaitu badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
Tax Holiday
Tax holiday merupakan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. Yang dimaksud Kegiatan … Read more
PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing, selain itu dikenakan juga pada perusahaan pengeboran minyak maupun perusahaan yang menanamkan modal berbentuk BOT, seperti proyek infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol, kereta bawah … Read more
PPN Penyerahan JKP Tertentu
Perubahan Istilah dari DPP Nilai lain menjadi PPN Besaran Tertentu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dulu dikenal dengan istilah DPP Nilai lain. Aturan ini merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk pemungutan PPN sektor-sektor tertentu. … Read more
Pajak atas imbalan Natura/Kenikmatan
Setelah ditunggu lama (untuk tidak dikatakan sangat lama), akhirnya terbit juga aturan pelaksanaan tentang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang berbentuk natura atau kenikmatan, yaitu PMK No.66 tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023. Sesungguhnya aturan ini merupakan kelanjutan atau pelaksanaan PP No. 55 tahun 2022 sekaligus … Read more
Pendelegasian Wewenang
Tentang Artikel Dinamika imbalan bunga yang menyoroti pendelegasian wewenang yang ditulis rekan Bambang Pratiknyo yang ditulis beberapa waktu lalu sampai sekarang masih sangat relevan dan menarik untuk dikaji, pada paragraf akhir berbunyi : “Akhirnya, pembatasan kriteria mendapatkan imbalan bunga berupa tidak diberikannya imbalan bunga atas porsi jumlah yang dibayar sebelum keberatan barangkali dapat dipertanyakan … Read more
Gugatan Sederhana
Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan /atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500.000.000 , tidak termasuk dalam … Read more
Ketentuan Ekspor
Ketentuan ekspor adalah hal penting yang wajib dipahami oleh para eksportir. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Keentutan ekspor yang paling mendasar adalah mengenai bagaimana suatu pemberitahuan pabean ekspor dapat dilaksanakan sebaiknya. tulisan ini merupakan sepotong menjelaskan tentang pemberitahuan ekspor, pengecualian, pembatalan . Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pemyataan yang dibuat oleh orang … Read more
Gugatan Pajak
Gugatan Pajak diatur dalam UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), UU KUP dan PPSP. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tulisan ini menekankan pembahasan mengenai ketentuan … Read more