Aspek Pajak Angkutan Karyawan

Aspek Pajak Angkutan Karyawan

Aspek Pajak Angkutan Karyawan yang akan dibahas berikut ini adalah bagian dari segmen usaha jasa angkutan di darat untuk angkutan orang. Usaha perusahaan angkutan umum untuk angkutan orang dapat terdiri dari 3 segmen, yaitu: angkutan umum dalam trayek, angkutan antar jemput karyawan, dan angkutan pariwisata. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau … Read more

Aspek Pajak Usaha Perikanan

Aspek usaha Perikanan

A. Pendahuluan Tulisan ini mengulik tentang aspek pajak usaha Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Orang/Badan yang menjalankan usaha Perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang merupakan izin … Read more

Tidak dikenai PPN

tidak dikenai PPN

Tidak dikenai PPN atas makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. Hal ini karena objek tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan … Read more

Perjalanan UU Cipta Kerja

Perjalanan UU Cipta kerja

UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, (5/10/2020) Perjalan UU Cipta Kerja dimulai dari Rancangan Undang-Undang  Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).  RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. UU Cipta kerja … Read more

PPN Penyerahan Agunan

PPN penyerahan Agunan

PPN Penyerahan Agunan adalah PPN yang dikenakan atas Penyerahan agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Penyerahan agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP yang dikenai Pajak PPN. Agunan sebagaimana dimaksud merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. Pengambilalihan Agunan dilakukan sesuai … Read more

PPN membangun Sendiri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). PPN tersebut  terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. PPN KMS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 61/PMK.03/2022 Tentang PPN atas KMS. KMS  merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. KMS dilakukan tidak dalam kegiatan … Read more

PP 44 tahun 2022

PP 44 tahun 2022 PPN

[post views] Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2022 (PP 44 tahun 2022) Tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). PP 44 tahun 2022 ini adalah penyesuaian pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan … Read more

PP 70/2021 BKP Strategis

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya BKP strategis. BKP strategis seperti anode slime1 dan emas granula2 perlu disesuaikan ketentuan mengenai penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (BKP strategis) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidakdipungut … Read more

PPN dibebaskan, tidak dipungut

pp49/2022 PPN dibebaskan tidak dipungut

PPN dibebaskan dan tidak dipungut diatur dalam PP 49/2022. Aturan ini merupakan konsolidiasi dari beberapa PP sebelumnya. Hal ini sebagai konsekwensi berlakunya UU Cipta kerja dan UU nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Hal ini terkait beberapa perubahan pengaturan objek pajak dan non objek pajak (Pasal 4A UU PPN) serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan … Read more

UU Cipta kerja klaster PPN

UU Cipta kerja klaster PPN merupakan cuplikan Pasal 112 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar  pada  Selasa, 21 Maret 2023.  “Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?