Aspek Pajak Angkutan Karyawan

Aspek Pajak Angkutan Karyawan

Aspek Pajak Angkutan Karyawan yang akan dibahas berikut ini adalah bagian dari segmen usaha jasa angkutan di darat untuk angkutan orang. Usaha perusahaan angkutan umum untuk angkutan orang dapat terdiri dari 3 segmen, yaitu: angkutan umum dalam trayek, angkutan antar jemput karyawan, dan angkutan pariwisata. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau … Read more

Aspek Pajak Usaha Perikanan

Aspek usaha Perikanan

A. Pendahuluan Tulisan ini mengulik tentang aspek pajak usaha Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Orang/Badan yang menjalankan usaha Perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang merupakan izin … Read more

Tidak dikenai PPN

tidak dikenai PPN

Tidak dikenai PPN atas makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. Hal ini karena objek tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan … Read more

Perjalanan UU Cipta Kerja

Perjalanan UU Cipta kerja

UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, (5/10/2020) Perjalan UU Cipta Kerja dimulai dari Rancangan Undang-Undang  Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).  RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. UU Cipta kerja … Read more

PPN Penyerahan Agunan

PPN penyerahan Agunan

PPN Penyerahan Agunan adalah PPN yang dikenakan atas Penyerahan agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Penyerahan agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP yang dikenai Pajak PPN. Agunan sebagaimana dimaksud merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. Pengambilalihan Agunan dilakukan sesuai … Read more

Insentif Pajak

insentif pajak

Insentif pajak mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan terbuka (Tbk) diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh stdd Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto  pasal 65 PP 55/2022 Tentang Penyesuaian pengaturan dibidang Pajak Penghasilan.   Pengaturan pada Pasal 64 dan 65 PP … Read more

PPN membangun Sendiri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). PPN tersebut  terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. PPN KMS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 61/PMK.03/2022 Tentang PPN atas KMS. KMS  merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. KMS dilakukan tidak dalam kegiatan … Read more

PP 44 tahun 2022

PP 44 tahun 2022 PPN

[post views] Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2022 (PP 44 tahun 2022) Tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). PP 44 tahun 2022 ini adalah penyesuaian pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan … Read more

PMH oleh Pejabat Pajak

Menarik simpulan Pak Arsono ada tindakan/perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pejabat pajak. (baca : artikel sebelumnya : Sanksi bagi Pejabat Administrasi) Namun jika ditinjau dari Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), PMH disini berupa PMH atas Hukum Administratif Yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat/wajib pajak. Jadi bukan PMH/delik pidana. Pejabat Pajak … Read more

Pertukaran Informasi Keuangan

Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pertukaran Informasi Keuangan adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/ atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk: Pertukaran informasi keuangan ini dituangkan dan bentuk Perjanjian Internasional.yang diatur dalam hukum internasional, yang antara … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?