Cepat Praktis menghitung PPh 21

Cepat Praktis Menghitung PPh21

Tulisan Cepat Praktis menghitung PPh 21 ini berhubungan dengan penerapan Tarif efektif Rata-rata dengan berbagai kategori sebagaimana diatur dalam PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. PP 58/2023 ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Penerapan pengunaan Tarif Efektif Rata-Rata … Read more

PPN DTP Pembelian Rumah

PPN Pembelian Rumah

Kebijakan “gratis” PPN atas Pembelian Rumah merupakan insentif dari Pemerintah yang dikenal dengan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak Maksimal dua Milyar (Rp 2 Miliar) yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak 5 Miliar. Contoh1 : Tuan A membeli rumah seharga 6 Miliar. atas transaksi tersebut Tn. A … Read more

Pemberian Imbalan bunga Pajak

Imbalan bunga pajak diatur dalam PMK 18 Tahun 2021 Pasal 83. Pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak merupakan keseimbangan hak yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Bagi anda yang mengajukan keberatan, banding, PK yang mana sebelumnya SPT WP menyatakan Lebih bayar dan pada pembahasan akhir WP masih menyatakan Lebih bayar, bilamana kelak diputus dan dimenangkan, … Read more

Core Tax

core tax

Suatu lompatan besar modernisasi sistem Administrasi Perpajakan yang telah dibangun oleh DJP yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (Core Tax). Core tax  merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan … Read more

Tax Treaty

Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) atau juga yang dikenal dengan istilah tax treaty merupakan perjanjian bilateral antara kedua negara yang menyepakati membagi hak-hak pemajakan bagi suatu penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha cross border. A. Tahap penerapan P3B B  Covered Person Subjek Pajak dapat berupa orang pribadi (individual), badan (company) yang dapat terdiri dari badan … Read more

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. A. Ruang lingkup dan Kriteria Pemeriksaan (PMK 184/2015) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban … Read more

Tata Cara Penagihan Pajak

Tata Cara Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar diatur dalam PMK nomor 61 tahun 2023. Dalam penagihan pajak tidak terlepas dari petugas juru sita pajak. Wajib pajak yang mempunyai utang pajak kepada pemerintah harus paham bagaimana tatacara penagihan ini dijalankan yang dapat saja berujung pada penyanderaan. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan … Read more

Tindak pidana Perpajakan

Tindak Pidana Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-Undang Bea Meterai (Bea Materai), Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Undang Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AIK). A. Ringkasan Ruang … Read more

PPN Jasa Keagamaan

PPN Jasa Keagamaan diatur dalam PMK 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN ini merupakan pelaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM s.t.d.t.d. dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang … Read more

Jenis Hukum berdasarkan sumbernya

Pembagian Hukum menurut sumbernya dapat dibagi menjadi 4 bagian: Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya UUD 1945, UU, PerPres dll Hukum Adat, hukum kebiasaan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?