KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan Tulisan ini merupakan tulisan Deanova Sabila, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan judul “Mengengal NITKU, Pengganti NPWP Cabang?” Sebagai tanda pengenal dalam menjalankan kewajiban perpajakan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disingkat NPWP adalah hal pertama yang harus Anda perhatikan. NPWP digunakan dalam melaksanakan berbagai hak dan kewajiban perpajakan ataupun kebutuhan administratif lain selain yang … Read more
Topik mengenai Coretax masih aktual untuk dibicarakan, khususnya mengenai kendala dalam mengakses system coretax. Kendala tersebut berupa masih adanya webpage/form yang error ketika diakses, lambatnya ketika aplikasi di akses, kesemua permasalahan ini tentunya sudah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sebagian sudah di tindaklanjuti. Dalam mengakses Coretax, Pengurus Perusahaan (direktur) merupakan “super user” yang … Read more
Hadirnya Konsultan Pajak di Karawang merupakan suatu yang dibutuhan oleh dunia usaha mengingat Karawang yang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 1.753,27 km2 yang juga dikenal sebagai kota industri, karena ribuan pabrik beroperasi di sana. Saat ini kawasan industri yang berada di Karawang berjumlah 12 antara lain : Karawang … Read more
Sahnya suatu pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur di pasal 76 UU PP. Jadi yang menjadi perhatian oleh para pihak adalah minimal dua alat bukti yang diperlukan untuk kekuatan sahnya suatu pembuktian. Unus tetis Nullus Tetis yang artinya satu alat bukti bukan bukti.
[post views] Parkir kendaraan bermotor di kota-kota besar menjadi suatu yang problematik manakalah ketersediaan lahan sangat terbatas dan mahal. Bahkan pengelola pusat perkantoran dan perbelanjaan harus melakukan investasi yang cukup besar untuk menyediakan fasilitas parkir tersebut. Tulisan ini akan membahas aspek Pajak usaha pengelolaan Parkir. Dalam perkembangannya bisnis jasa pengelolaan parkir menjadi suatu usaha yang … Read more
Objek Pajak Tambang Batubara Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara (tambang batubara) meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara. Bumi yang berada di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara meliputi: a. Permukaan Bumi Onshore; b. Permukaan Bumi Offshore; dan/ atau c. tubuh bumi. Kawasan pertambangan mineral atau … Read more
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya. disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha pertambangan. Usaha pertambangan adalah “Kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.” (UU No. 4/2009 s.t.d.d. UU No. 3/2020) Dalam … Read more
Pendahuluan Dalam suatu media online baru-baru ini muncul berita penolakan dikenakannya PPN atas IPL Apartemen-Rusun dikenakan PPN yang disuarakan oleh Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) (https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925144815-4-574517/penghuni-tolak-ipl-rusun-apartemen-kena-ppn-11-dasar-hukumnya-ini). Apakah Iuran Pemeliharaan Lingkungan ( IPL) yang dibayar merupakan objek PPN sehingga wajib dipungut oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) ? pertanyaan ini yang menjadi pokok … Read more
