Hukum Ketenagakerjaan

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023

by
Putusan MK 168 tahun 2023
        

Latar belakang Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bermula diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kekosongan perlindungan hukum yang dirasakan oleh jutaan pekerja alih daya di seluruh Indonesia. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dianggap memberikan keleluasaan tanpa batas bagi perusahaan untuk menggunakan jasa outsourcing pada hampir seluruh lini pekerjaan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian status kerja serta mengancam kesejahteraan jangka panjang para buruh karena hilangnya sekat antara pekerjaan inti dan penunjang.

PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026 : Aturan Outsourcing Pasca Putusan MK

by
Permenaker 7 tahun 2026
        

Dunia ketenagakerjaan Indonesia kembali mengalami perubahan besar melalui penerbitan PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan para pekerja mengenai kepastian status alih daya atau outsourcing. Pemerintah kini menetapkan batasan jenis pekerjaan yang jauh lebih ketat bagi vendor. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan buruh. Setiap pelaku usaha wajib memahami rincian aturan ini agar terhindar dari sanksi.

Karyawan Kontrak

by
        

Karyawan Kontrak atau pegawai kontrak adalah istilah umum yang dipakai dimasyarakat. Dalam bahasa legalnya digunakan dengan sebutan Pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu … Read more

PHK Akibat Perusahaan Pailit

by
        

Hak Pekerja yang di PHK karena Perusahaan Pailit, dahulu ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) yang saat ini telah dihapus oleh Pasal 81 angka 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak terlalu banyak berubah, kini aturan PHK karena alasan perusahaan pailit tercantum di Pasal 81 angka 42UU Cipta … Read more

Labor Law of Indonesia

by
Peninjauan kembali
        

The labor law of Indonesia is regulated by Law No. 13 of 2003 on Manpower, also known as the Labor Law. The law outlines the rights and obligations of both employers and employees in Indonesia, and provides a framework for employment relationships and dispute resolution. The labor law of Indonesia has been subject to several … Read more

Pesangon

by
Peninjauan kembali
        

Tulisan ini memfokuskan atas Kompensasi pesangon yang diterima pekerja akibat suatu pemutusan hubungan kerja (PHK). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja)  menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar  pada  Selasa, 21 Maret 2023 minggu lalu … Read more

Dampak Peraturan Perundangan yang baru terhadap Peraturan Perusahaan dan PKB

by
        

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa perjanjian kerja harus mencerminkan keadilan atau keseimbangan untuk para pihak. Perjanjian kerja tidak boleh berat sebelah, apalagi perjanjian kerja dapat diartikan sebagai pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak.