MSCI Index: Mengapa Rebalancing Mei 2026 Menjadi “Sentimen Negatif” bagi IHSG?

by
MSCI Index
        

Pengumuman review indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) periode Mei 2026 tanggal 13 Mei 2026 mengejutkan bagi…

Implementasi Deferred Prosecution Agreement Sebagai Terobosan Hukum Korporasi Modern

by
Deferred Prosecution Agreement
        

Kehadiran mekanisme Deferred Prosecution Agreement kini membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Aturan ini menawarkan solusi pemulihan kerugian negara secara lebih efektif dan efisien.

Gagal Gugat di PTUN? Inilah Pentingnya Upaya Administratif dalam Sengketa Pajak

by
gugatan ke PTUN
        

Kasus hukum PT Sekar Bengawan menjadi pelajaran penting bagi setiap wajib pajak. Perusahaan ini mengajukan gugatan ke PTUN atas penolakan pembatalan ketetapan pajak. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Penyebab utamanya…

Manfaat PKPU: Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Pailit

by
Manfaat PKPU menyelematkan dari ancaman Pailit
        

Menghadapi krisis keuangan tentu membutuhkan strategi tepat agar bisnis tetap bertahan. Salah satu langkah hukum terbaik adalah memahami manfaat PKPU bagi keberlangsungan usaha Anda. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini memberikan ruang gerak untuk memperbaiki arus kas.

Jenis Kreditur dalam Kepailitan dan Hak Mendahului

by
jenis kreditur dalam kepailitan dan hak mendahului
        

Dalam dunia kepailitan, dikenal asas Pari Passu Pro Rata Parte, namun asas ini dikecualikan bagi kreditur-kreditur yang memiliki hak istimewa. Berikut adalah urutan prioritas pelunasan utang menurut UU Kepailitan yang diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru:

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023

by
Putusan MK 168 tahun 2023
        

Latar belakang Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bermula diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kekosongan perlindungan hukum yang dirasakan oleh jutaan pekerja alih daya di seluruh Indonesia. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dianggap memberikan keleluasaan tanpa batas…

PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026 : Aturan Outsourcing Pasca Putusan MK

by
Permenaker 7 tahun 2026
        

Dunia ketenagakerjaan Indonesia kembali mengalami perubahan besar melalui penerbitan PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan para pekerja mengenai kepastian status alih daya atau outsourcing. Pemerintah kini menetapkan batasan jenis pekerjaan…