Article - Page 24 of 24 - BNK Tax Consulting

Keberatan kepabeanan dan cukai

June 8, 2023February 27, 2023 by Suwardi Hasan

Mulai 1 Januari 2023 pengajuan keberatan kepabeanan dan cukai diwajibkan disampaikan secara elektronik Pengajuan keberatan bea cukai wajib online ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang mengubah PMK No. 51/2017. Berikut bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK 136/2022: “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat … Read more

Golf objek PPh Pasal 21

April 2, 2026February 24, 2023 by Suwardi Hasan

Fasilitas Golf untuk Karyawan: Antara Prestise dan Beban PPh Pasal 21 Dalam upaya meningkatkan loyalitas talenta kunci, Perusahaan memberikan memberikan fasilitas olahraga eksklusif seperti keanggotaan golf. Namun, Di era UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan turunannya—khususnya PMK Nomor 66 Tahun 2023. Fasilitas mewah ini kini memiliki implikasi pajak yang sangat nyata bagi … Read more

Recent Posts

Faktur Pajak digunggung atas Penyerahan Obat di Rumah Sakit
by Suwardi Hasan
July 2, 2026
Implementasi kebijakan mengenai faktur pajak digunggung atas penyerahan obat di rumah sakit kini memicu diskusi hangat di dunia perpajakan. Banyak institusi kesehatan menghadapi dilema hukum akibat interpretasi Fiskus yang berbeda degan Wajib Pajak.
PPh 22 E-Commerce Siap Berlaku Mulai 1 Agustus 2026
by Suwardi Hasan
July 2, 2026
Pemerintah resmi menerbitkan regulasi mengenai PPh 22 e-commerce guna menciptakan keadilan iklim usaha nasional. Aturan ini tertuang resmi di dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Perlakuan Pajak BUT Berdasarkan P3B
by Suwardi Hasan
June 15, 2026
Perkembangan ekonomi lintas batas mendorong pentingnya pemahaman mengenai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Oleh karena itu, aturan perlakuan pajak BUT berdasarkan P3B menjadi acuan krusial bagi investor asing. Kesepakatan internasional ini berfungsi membatasi hak pemajakan domestik agar tidak terjadi pengenaan pajak ganda. Melalui skema tersebut, kepastian hukum kepatuhan pajak perusahaan multinasional dapat berjalan lebih optimal.
Aturan Pajak UMKM Terbaru: PP 20 Tahun 2026
by Suwardi Hasan
June 6, 2026
Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Aturan Pajak UMKM Terbaru PP 20 Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperketat insentif fiskal. Regulasi baru ini merevisi aturan lama tentang penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan.
Menilik Sistem Pemerintahan, Ekonomi, dan Pajak Uni Emirat Arab
by Suwardi Hasan
May 30, 2026
Uni Emirat Arab merupakan negara monarki federal unik yang tumbuh menjadi pusat finansial global terkemuka. Sistem pemerintahan UEA berhasil memadukan tradisi kerajaan lokal dengan tata kelola modern yang sangat dinamis. Melalui strategi tersebut, diversifikasi kegiatan ekonomi mereka kini mampu mengurangi ketergantungan pada sektor minyak bumi. Selain itu, optimalisasi pendapatan negara UEA kian diperkuat oleh transformasi struktural di berbagai sektor strategis. Langkah transformatif ini memicu reformasi kebijakan pajak Uni Emirat Arab yang tetap ramah bagi investor asing.
Menguak Manipulasi Nilai Wajar Saham Tidak Likuid: Celah Kecurangan Akuntansi Berkedok Aturan Bursa
by Suwardi Hasan
May 28, 2026
Fenomena lonjakan harga saham yang meroket ribuan persen dari masa IPO sering kali memikat mata para investor ritel. Namun, kenaikan fantastis tersebut menjadi tidak wajar ketika transaksi harian di bursa justru terlihat sangat sepi dan tidak likuid.
Turnamen Amatir: Panduan Lengkap Cara Hitung System 36 Golf
by Suwardi Hasan
May 22, 2026
Banyak pemain pemula merasa bingung saat mengikuti turnamen golf amatir tanpa memiliki handicap resmi. Untungnya, panitia biasanya menggunakan metode khusus untuk menentukan pemenang secara adil. Anda perlu memahami cara hitung System 36 golf agar
Transfer Pricing BUT Perbankan Asing di Indonesia
by Suwardi Hasan
May 21, 2026
Regulasi mengenai transfer pricing BUT perbankan di Indonesia semakin ketat dan dinamis. Otoritas pajak terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh transaksi intra-grup yang dilakukan oleh kantor cabang asing.