Pemberian Imbalan bunga Pajak

Imbalan bunga pajak diatur dalam PMK 18 Tahun 2021 Pasal 83. Pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak merupakan keseimbangan hak yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Bagi anda yang mengajukan keberatan, banding, PK yang mana sebelumnya SPT WP menyatakan Lebih bayar dan pada pembahasan akhir WP masih menyatakan Lebih bayar, bilamana kelak diputus dan dimenangkan, … Read more

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. A. Ruang lingkup dan Kriteria Pemeriksaan (PMK 184/2015) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban … Read more

Tata Cara Penagihan Pajak

Tata Cara Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar diatur dalam PMK nomor 61 tahun 2023. Dalam penagihan pajak tidak terlepas dari petugas juru sita pajak. Wajib pajak yang mempunyai utang pajak kepada pemerintah harus paham bagaimana tatacara penagihan ini dijalankan yang dapat saja berujung pada penyanderaan. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan … Read more

Pendelegasian Wewenang

pendelegasian wewenang

Tentang Artikel Dinamika imbalan bunga yang menyoroti pendelegasian wewenang yang ditulis rekan Bambang Pratiknyo yang ditulis beberapa waktu lalu sampai sekarang masih sangat relevan dan menarik untuk dikaji, pada paragraf akhir berbunyi : “Akhirnya, pembatasan kriteria mendapatkan imbalan bunga berupa tidak diberikannya imbalan bunga atas porsi jumlah yang dibayar sebelum keberatan barangkali dapat dipertanyakan legalitasnya. … Read more

Gugatan Pajak

gugatan pajak

Gugatan Pajak diatur dalam UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), UU KUP dan PPSP. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tulisan ini menekankan pembahasan mengenai ketentuan formal … Read more

Hak Mendahulu Utang Pajak

Hak mendahulu utang pajak

Hak mendahulu utang pajak yang dibahas dalam tulisan ini adalah dalam konteks hak yang tidak dapat di eksekusi sebagai  akibat kesalahan fiskus yang tidak menghadiri rapat dan verifikasi pemberesan harta pailit yang dilakukan hakim Pengawas. Eksekusi disini dalam artian melakukan penagihan kepada penanggung pajak ( Direksi/pemegang saham) perseroan dalam pailit. Negara mempunyai hak mendahulu utang … Read more

Sanksi Pajak, Pengurangan Penghapusan

sanksi pajak

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan pasal 36 KUP. Caranya dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). DJP berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat: A. mengurangkan atau menghapuskan. Sanksi Pajak yang dapat dikurangkan … Read more

Pengungkapan SPT

Pengungkapan SPT

Pengungkapan ketidakbenaran SPT diatur Pasal 8(4) UU KUP juncto Pasal 8 PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pasal 8(4) ,Walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat belum menerbitkan SKP, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, … Read more

Pembetulan SPT

pembetulan SPT

[post views] Pembetulan SPT Pajak yang telah disampaikan dapat dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak (WP), WP masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri. Pembetulan dapat dilakukan  dengan syarat Direktur Jenderal Pajak (DJP)  belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada … Read more

Kuasa Wajib Pajak, Siapa Pihak lain?

Ketentuan mengenai Kuasa wajib pajak diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 32.  Pasal 32 ayat (3)  berbunyi “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.***) Ayat (3a) berbunyi: “ Seorang kuasa yang … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?