KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Pengungkapan Ketidakbenaran ketika sedang di BUKPER dapat dilakukan WP dengan merujuk Pasal 7 PP 50/22 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. (1) Dalam hal Wajib Pajak dilakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, jika: (2) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada … Read more
Berikut update Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengenai Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara dilakukan dengan menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. dalam tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan … Read more