Hukum Pidana Archives - BNK Tax Consulting

Implementasi Deferred Prosecution Agreement Sebagai Terobosan Hukum Korporasi Modern

May 8, 2026 by Suwardi Hasan

Kehadiran mekanisme Deferred Prosecution Agreement kini membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Aturan ini menawarkan solusi pemulihan kerugian negara secara lebih efektif dan efisien.

KUHAP Baru dalam Praktik Hukum Indonesia

May 8, 2026 by Suwardi Hasan

Sistem hukum acara pidana Indonesia mengalami transformasi besar dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan prosedur hukum dengan KUHP Nasional (UU 1/2023).

Recent Posts

Implementasi Deferred Prosecution Agreement Sebagai Terobosan Hukum Korporasi Modern
by Suwardi Hasan
May 8, 2026
Kehadiran mekanisme Deferred Prosecution Agreement kini membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Aturan ini menawarkan solusi pemulihan kerugian negara secara lebih efektif dan efisien.
KUHAP Baru dalam Praktik Hukum Indonesia
by Suwardi Hasan
May 8, 2026
Sistem hukum acara pidana Indonesia mengalami transformasi besar dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan prosedur hukum dengan KUHP Nasional (UU 1/2023).
Gagal Gugat di PTUN? Inilah Pentingnya Upaya Administratif dalam Sengketa Pajak
by Suwardi Hasan
May 5, 2026
Kasus hukum PT Sekar Bengawan menjadi pelajaran penting bagi setiap wajib pajak. Perusahaan ini mengajukan gugatan ke PTUN atas penolakan pembatalan ketetapan pajak. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Penyebab utamanya adalah absennya upaya administratif sebelum mendaftarkan perkara. Ketentuan ini wajib dipenuhi sesuai UU Administrasi Pemerintahan. Tanpa prosedur ini, hak gugat Anda bisa dianggap prematur.
Manfaat PKPU: Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Pailit
by Suwardi Hasan
May 4, 2026
Menghadapi krisis keuangan tentu membutuhkan strategi tepat agar bisnis tetap bertahan. Salah satu langkah hukum terbaik adalah memahami manfaat PKPU bagi keberlangsungan usaha Anda. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini memberikan ruang gerak untuk memperbaiki arus kas. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi utang secara efektif dengan para kreditur. Langkah ini sangat krusial demi menghindari pailit yang bisa menyebabkan likuidasi aset secara paksa. Oleh karena itu, pahami aspek hukum kepailitan agar masa depan perusahaan Anda lebih terjamin.
Jenis Kreditur dalam Kepailitan dan Hak Mendahului
by Suwardi Hasan
May 4, 2026
Dalam dunia kepailitan, dikenal asas Pari Passu Pro Rata Parte, namun asas ini dikecualikan bagi kreditur-kreditur yang memiliki hak istimewa. Berikut adalah urutan prioritas pelunasan utang menurut UU Kepailitan yang diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru:
Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023
by Suwardi Hasan
May 3, 2026
Latar belakang Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bermula diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kekosongan perlindungan hukum yang dirasakan oleh jutaan pekerja alih daya di seluruh Indonesia. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dianggap memberikan keleluasaan tanpa batas bagi perusahaan untuk menggunakan jasa outsourcing pada hampir seluruh lini pekerjaan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian status kerja serta mengancam kesejahteraan jangka panjang para buruh karena hilangnya sekat antara pekerjaan inti dan penunjang.
PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026 : Aturan Outsourcing Pasca Putusan MK
by Suwardi Hasan
May 3, 2026
Dunia ketenagakerjaan Indonesia kembali mengalami perubahan besar melalui penerbitan PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan para pekerja mengenai kepastian status alih daya atau outsourcing. Pemerintah kini menetapkan batasan jenis pekerjaan yang jauh lebih ketat bagi vendor. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan buruh. Setiap pelaku usaha wajib memahami rincian aturan ini agar terhindar dari sanksi.
Mengenal Profesi Aktuaris: Peran Strategis Ahli Risiko di Industri Keuangan
by Suwardi Hasan
April 28, 2026
Profesi aktuaris kini menjadi pilar utama dalam stabilitas industri keuangan modern saat ini. Ahli risiko ini bertugas menghitung probabilitas kejadian masa depan menggunakan ilmu matematika dan statistika. Kehadiran mereka sangat krusial untuk melakukan valuasi finansial pada perusahaan asuransi maupun dana pensiun. Selain itu, tenaga profesional ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang berbasis data akurat. Peningkatan kebutuhan jasa aktuaria menjadikan karier ini salah satu bidang paling menjanjikan di Indonesia.