Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran diatur dalam PP 50 Tahun 2019 jo. PMK 41/PMK.03/2020. kemudian PP 50 tahun 2019 diubah dengan PP 49 tahun 2022 . Pembahasan berikut dibawah ini masih mengacu pada PMK 41/PMK.03/2020 yang merupakan Turunan dari PP 50 Tahun 2019. Dalam konteks pembahasan Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran yang di maksud disini adalah Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional yaitu badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
PPh Final
Kategori PPh FInal
Aspek Pajak Usaha SPBU
Menjalankan bisnis SPBU memerlukan pemahaman tentang Aspek Pajak Usaha SPBU. Pemahaman regulasi menjadi instrumen penting dalam menjaga kepatuhan hukum perusahaan. Setiap transaksi BBM mengandung komponen pajak yang harus dikelola secara akurat. Pengusaha wajib memahami mekanisme pemungutan PPN dan PPh Pasal 22. Kepatuhan ini akan menghindarkan bisnis Anda dari risiko sanksi administrasi pajak. Dalam bisnis SPBU, … Read more
PMK 164/2023: PPh Final UMKM dan Kewajiban PKP
PMK Nomor 164 Tahun 2023 juga dikenal dengan PPhFinal UMKM. Aturan ini terbit sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui aturan ini, pelaku usaha diberikan kepastian hukum mengenai batasan omzet dan prosedur formal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
PPh Final 0,5%: Antara Janji Pemerintah dan Realita UMKM
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali berada di persimpangan jalan dan bingung. Fasilitas tarif pajak rendah sebesar 0,5% yang selama ini menjadi “napas” bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kini tengah menunggu kepastian kelanjutannya. Meskipun wacana perpanjangan aturan ini sudah digaungkan oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri UMKM sejak setahun kebelakang, publik masih bertanya-tanya: Di mana draf revisi PP tersebut tertahan?
PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing, selain itu dikenakan juga pada perusahaan pengeboran minyak maupun perusahaan yang menanamkan modal berbentuk BOT, seperti proyek infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, … Read more
PPh Final 0,5% UMKM
Dengan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) pada tanggal 20 Desember 2022 lalu, beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan telah berubah seperti PPh final 0.5% UMKM. PP 55/2022 ini merupakan turunan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang sudah disahkan dan diundangkan pada 29 Oktober 2021 … Read more
PPh Usaha Jasa Konstruksi
Melanjutkan artikel PPh Usaha Jasa Konstruksi (UJK), kali ini dibahas mengenai klasifikasi dan tarif UJK berdasarkan PP 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Diagram dibawah memberikan klasifikasi secara sederhana untuk melihat klasifikasi UJK. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a … Read more
Sertifikasi Jasa Konstruksi
Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja ditandai dengan penghapusan IUJK yang sering disebut Sertifikasi Jasa Konstruksi menjadi perizinan berusaha. kemudahan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan proses bisnis. Persyaratan berusaha semula adalah IUJK yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) kini … Read more