Premi Asuransi Kesehatan dan PMK 66 Tahun 2023

    Meskipun patut disyukuri munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat dengan PMK No.66/2023)  sebagai aturan pelaksanaan pemajakan atas penghasilan berbentuk natura dan/atau kenikmatan, namun seperti biasa, setiap muncul peraturan perpajakan baru, muncul pula pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan yang bersangkutan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah premi asuransi kesehatan yang dibayar Pemberi … Read more

Pajak atas imbalan Natura/Kenikmatan

Setelah ditunggu lama (untuk tidak dikatakan sangat lama), akhirnya terbit juga aturan pelaksanaan tentang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang berbentuk natura atau kenikmatan, yaitu PMK No.66 tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023. Sesungguhnya aturan ini merupakan kelanjutan atau pelaksanaan PP No. 55 tahun 2022 sekaligus mengganti … Read more

Pendelegasian Wewenang

pendelegasian wewenang

Tentang Artikel Dinamika imbalan bunga yang menyoroti pendelegasian wewenang yang ditulis rekan Bambang Pratiknyo yang ditulis beberapa waktu lalu sampai sekarang masih sangat relevan dan menarik untuk dikaji, pada paragraf akhir berbunyi : “Akhirnya, pembatasan kriteria mendapatkan imbalan bunga berupa tidak diberikannya imbalan bunga atas porsi jumlah yang dibayar sebelum keberatan barangkali dapat dipertanyakan legalitasnya. … Read more

Hak Mendahulu Utang Pajak

Hak mendahulu utang pajak

Hak mendahulu utang pajak yang dibahas dalam tulisan ini adalah dalam konteks hak yang tidak dapat di eksekusi sebagai  akibat kesalahan fiskus yang tidak menghadiri rapat dan verifikasi pemberesan harta pailit yang dilakukan hakim Pengawas. Eksekusi disini dalam artian melakukan penagihan kepada penanggung pajak ( Direksi/pemegang saham) perseroan dalam pailit. Negara mempunyai hak mendahulu utang … Read more

Kuasa Wajib Pajak, Siapa Pihak lain?

Ketentuan mengenai Kuasa wajib pajak diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 32.  Pasal 32 ayat (3)  berbunyi “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.***) Ayat (3a) berbunyi: “ Seorang kuasa yang … Read more

PMH oleh Pejabat Pajak

Menarik simpulan Pak Arsono ada tindakan/perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pejabat pajak. (baca : artikel sebelumnya : Sanksi bagi Pejabat Administrasi) Namun jika ditinjau dari Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), PMH disini berupa PMH atas Hukum Administratif Yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat/wajib pajak. Jadi bukan PMH/delik pidana. Pejabat Pajak … Read more

Prosa Perpajakan Tak Bertuan menjelang Paskah

Tulisan ini, diilhami oleh kejadian di sekitar kita selaku praktisi perpajakan yang bertanggung-jawab dan berusaha bertindak professional. Tidak semua Wajib Pajak bertindak melawan hukum seperti menggelumbungkan biaya dan menyembunyikan peredaran usaha. Namun kita mesti mengakui bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sinilah kita hadir membimbing mereka yang membutuhkan. … Read more

Sanksi Pejabat Administrasi

Berkenaan dengan imbalan bunga sebagaimana tulisan Pak Bambang Praktinyo (Dinamika ketentuan Imbalan bunga atas kelebihan Pembayaran Pajak akibat keputusan Keberatan ) sebagaimana di atas, (i.e. lihat Psal 11 ayat 3) maupun Pasal 27A UU KUP) – saya lebih memandangnya sebagai sanksi hukum berupa ganti rugi akibat tindakan hukum pejabat administrasi yang  mengandung kekurangan atau kesalahan … Read more

Dinamika Imbalan Bunga

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak akibat keputusan keberatan merupakan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan. Imbalan bunga tersebut membahagiakan Wajib Pajak setelah berjuang selama proses keberatan dalam tempo yang tidak singkat, meskipun merupakan obyek pajak. Kebahagian semakin terasa ketika tingkat bunga sepadan dengan tingkat bunga dalam ketetapan pajak.    Imbalan bunga ini merupakan salah … Read more

Dampak Peraturan Perundangan yang baru terhadap Peraturan Perusahaan dan PKB

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa perjanjian kerja harus mencerminkan keadilan atau keseimbangan untuk para pihak. Perjanjian kerja tidak boleh berat sebelah, apalagi perjanjian kerja dapat diartikan sebagai pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak. Maka sudah semestinya sesuai dengan tujuannya, yaitu membawa kemanfaatan dan keadilan bagi yang membuatnya. Namun dalam kenyataannya banyak yang terjadi jauh … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?