Pajak & Retribusi Karawang: Bedah Perda Nomor 17 Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Karawang resmi menetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2023 untuk mengatur sektor keuangan daerah. Aturan ini merupakan tindak lanjut nyata dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pusat daerah. Kebijakan tersebut bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya
Aspek Pajak Fintech: PMK 69/2022
Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia kini memasuki babak baru dengan regulasi perpajakan yang lebih spesifik dan transparan. Melalui PMK Nomor 69/PMK.03/2022, Pemerintah secara resmi mengatur perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyelenggaraan teknologi finansial (fintech).
PMK 164/2023: PPh Final UMKM dan Kewajiban PKP
PMK Nomor 164 Tahun 2023 juga dikenal dengan PPhFinal UMKM. Aturan ini terbit sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui aturan ini, pelaku usaha diberikan kepastian hukum mengenai batasan omzet dan prosedur formal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
KMK Nomor 12/MK/EF.2/2026
Keputusan Menteri Keuangan – KMK Nomor 12/MK/EF.2/2026 yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2026. Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku secara efektif mulai tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan 24 Maret 2026. Kode Mata … Read more
PPh Final 0,5%: Antara Janji Pemerintah dan Realita UMKM
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali berada di persimpangan jalan dan bingung. Fasilitas tarif pajak rendah sebesar 0,5% yang selama ini menjadi “napas” bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kini tengah menunggu kepastian kelanjutannya. Meskipun wacana perpanjangan aturan ini sudah digaungkan oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri UMKM sejak setahun kebelakang, publik masih bertanya-tanya: Di mana draf revisi PP tersebut tertahan?
Coretax : Penyampaian dokumen elektronik
Dalam era Coretax Administration System (CTAS), argumen mengenai “tidak menerima surat fisik” memang menghadapi tantangan besar. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma hukum ke arah penyampaian elektronik. Berikut adalah penjelasan mengenai aturan dan validitas penyampaian surat dalam sistem Coretax: