DMTT Archives - BNK Tax Consulting

Global Minimum Tax : Dampaknya bagi Indonesia

May 18, 2026 by Suwardi Hasan

Penerapan Global Minimum Tax (GMT) membawa perubahan besar bagi lanskap perpajakan dan investasi di Indonesia.

Recent Posts

Global Minimum Tax : Dampaknya bagi Indonesia
by Suwardi Hasan
May 18, 2026
Penerapan Global Minimum Tax (GMT) membawa perubahan besar bagi lanskap perpajakan dan investasi di Indonesia.
Tarif Pajak Minimum Global 15% – PER-6/2026
by Suwardi Hasan
May 18, 2026
Sistem perpajakan internasional kini memasuki era baru lewat kesepakatan Tarif pajak minimum global sebesar 15%. Kebijakan ini sengaja dirancang untuk menyasar kelompok perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara.
Gugatan Harta Gono Gini dan Sita Jaminan
by Suwardi Hasan
May 17, 2026
Gugatan harta gono-gini dan sita Jaminan sering kali mencuat ke publik saat mengiringi kasus perceraian selebritas tanah air. contoh kasus Inara Rusli.
MSCI Index: Mengapa Rebalancing Mei 2026 Menjadi “Sentimen Negatif” bagi IHSG?
by Suwardi Hasan
May 14, 2026
Pengumuman review indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) periode Mei 2026 tanggal 13 Mei 2026 mengejutkan bagi...
Putusan MK: Mengapa Konstitusional Bersyarat Itu Penting?
by Suwardi Hasan
May 13, 2026
Mahkamah Konstitusi sering mengeluarkan putusan unik. Salah satunya adalah putusan Konstitusional Bersyarat. Istilah ini mungkin terdengar teknis bagi sebagian orang. Namun, maknanya sangat mendalam bagi sistem hukum kita.
Tempus Delicti: Kunci Utama Penentu dalam hukum pidana
by Suwardi Hasan
May 13, 2026
Memahami dunia hukum tentu tidak lepas dari istilah penting bernama Tempus Delicti. Istilah ini merujuk pada waktu terjadinya suatu tindak pidana secara spesifik.
Implementasi Deferred Prosecution Agreement Sebagai Terobosan Hukum Korporasi Modern
by Suwardi Hasan
May 8, 2026
Kehadiran mekanisme Deferred Prosecution Agreement kini membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Aturan ini menawarkan solusi pemulihan kerugian negara secara lebih efektif dan efisien.
KUHAP Baru dalam Praktik Hukum Indonesia
by Suwardi Hasan
May 8, 2026
Sistem hukum acara pidana Indonesia mengalami transformasi besar dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan prosedur hukum dengan KUHP Nasional (UU 1/2023).