Prosa Perpajakan Tak Bertuan menjelang Paskah

         Tulisan ini, diilhami oleh kejadian di sekitar kita selaku praktisi perpajakan yang bertanggung-jawab dan berusaha bertindak professional. Tidak semua Wajib Pajak bertindak melawan hukum seperti menggelumbungkan biaya dan menyembunyikan peredaran usaha. Namun kita mesti mengakui bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sinilah kita hadir membimbing mereka yang … Read more

PPh Pasal 23 atas Jasa lain

         Atas Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Pemerintah, Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT atau Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya kepada WPDN/BUT, dipotong PPh Pasal 23. Untuk Jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf c angka 2 UU PPh, tarif pemotongan adalah sebesar 2% dari dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Contoh : PT … Read more

Konsultan Pajak Terdaftar

         Konsultan pajak ialah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saat ini profesi konsultan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak. Saat ini Konsultan Pajak berada dibawah Pengawasan dan Pembinaan … Read more

Sanksi Pejabat Administrasi

         Berkenaan dengan imbalan bunga sebagaimana tulisan Pak Bambang Praktinyo (Dinamika ketentuan Imbalan bunga atas kelebihan Pembayaran Pajak akibat keputusan Keberatan ) sebagaimana di atas, (i.e. lihat Psal 11 ayat 3) maupun Pasal 27A UU KUP) – saya lebih memandangnya sebagai sanksi hukum berupa ganti rugi akibat tindakan hukum pejabat administrasi yang  mengandung kekurangan atau … Read more

Dinamika Imbalan Bunga

         Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak akibat keputusan keberatan merupakan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan. Imbalan bunga tersebut membahagiakan Wajib Pajak setelah berjuang selama proses keberatan dalam tempo yang tidak singkat, meskipun merupakan obyek pajak. Kebahagian semakin terasa ketika tingkat bunga sepadan dengan tingkat bunga dalam ketetapan pajak.    Imbalan bunga ini merupakan … Read more

Pertukaran Informasi Keuangan

        Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pertukaran Informasi Keuangan adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/ atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk: Pertukaran informasi keuangan ini dituangkan dan bentuk Perjanjian Internasional.yang diatur dalam hukum internasional, yang antara … Read more

The Common Reporting Standard (CRS)

         The Common Reporting Standard (CRS) is a global standard for the automatic exchange of financial account information between tax authorities of different countries. The CRS was developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and endorsed by the G20 in 2014. The CRS requires financial institutions, such as banks, to identify and … Read more

Tax Information Exchange

         A Tax Information Exchange Agreement (TIEA) is a bilateral agreement between two countries that provides for the exchange of information for tax purposes. The purpose of a TIEA is to facilitate the exchange of information between the tax authorities of two countries in order to prevent tax evasion and ensure compliance with tax laws. … Read more

AEoI

         MCAA The Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA) is a framework for the automatic exchange of information (AEoI) abetween tax authorities of different countries. The MCAA was developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in 2014 as part of the Common Reporting Standard (CRS) initiative. … Read more