Insentif Pajak

insentif pajak

Insentif pajak mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan terbuka (Tbk) diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh stdd Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto  pasal 65 PP 55/2022 Tentang Penyesuaian pengaturan dibidang Pajak Penghasilan.   Pengaturan pada Pasal 64 dan 65 PP … Read more

Kuasa Wajib Pajak, Siapa Pihak lain?

Ketentuan mengenai Kuasa wajib pajak diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 32.  Pasal 32 ayat (3)  berbunyi “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.***) Ayat (3a) berbunyi: “ Seorang kuasa yang … Read more

Bukti Permulaan

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BuPer) terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan Tindak Pidana pajak yang dilakukan sebelum Penyidikan. Pemeriksaan BuPer tidak ditindaklanjuti Penyidikan dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya.Pengungkapan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administratif sebagaimana … Read more

Sanksi Administrasi Pajak

Berikut ini adalah kumpulan dari ketentuan mengenai sanksi administrasi Pajak berupa bunga. Sanksi dikenakan dapat berupa terhadap SKP yang kurang atau tidak dibayar (Pasal 19), Pembetulan yang mengakibatkan utang pajak bertambah (Pasal 8), keterlambatan menyetor SPT masa (Pasal 9) dan untuk lebih lengkap akan diuraikan berikut ini : Pasal 19 Tentang SKP yang kurang/tidak dibayar … Read more

PPN membangun Sendiri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). PPN tersebut  terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. PPN KMS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 61/PMK.03/2022 Tentang PPN atas KMS. KMS  merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. KMS dilakukan tidak dalam kegiatan … Read more

PP 44 tahun 2022

PP 44 tahun 2022 PPN

[post views] Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2022 (PP 44 tahun 2022) Tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). PP 44 tahun 2022 ini adalah penyesuaian pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan … Read more

Pajak hibah rumah

Contoh dalam post kali ini mengambil suatu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh masyarakat menyangkut masalah Pajak hibah berupa rumah, namun terdapat kondisi dimana sipemberi dan penerima hibah sama-sama pemegang saham di suatu perusahaan Harta berupa hibah dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan jika memenuhi syarat berikut ini : ketentuan tersebut diatas diatur dalam dalam UU … Read more

Syarat Konsultan Pajak

Adanya suatu gap antara sistem self assessment dan tidak memadai tingkat pengetahuan wajib pajak akibat aturan yang terus menerus berubah dengan cepat  sebagai akibat  semakin kompleks nya transaksi keuangan/bisnis membuat kehadiran Konsultan Pajak tak terelakkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pembayar pajak. tulisan ini memfokuskan pembahasan syarat konsultan pajak. Konsultan pajak ialah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?