Suwardi Hasan

Suwardi Hasan, adalah seorang Advokat dan Konsultan Pajak, menyelesaikan S1 Jurusan Managemen Informatika, Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusarantara (d/h STMIK Bina Nusantara), S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Borobudur Jakarta, S1 Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta, PPAk. dan Magister Akuntasi (MAKSI) Universitas Indonesia

Pemberian Imbalan bunga Pajak

by
        

Pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak merupakan keseimbangan hak yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Pemberian imbalan bunga diatur dalam UU KUP. Sejak Revisi UU menggunakan metode Omnibus, Revisi UU Perpajakan pun dilakukan dengan metode Omnibus. UU Perpajakan yang meliputi KUP, PPh dan PPN di revisi menjadi satu kedalam UU No.11 Tahun 2020.

Core Tax

by
core tax
        

Suatu lompatan besar modernisasi sistem Administrasi Perpajakan yang telah dibangun oleh DJP yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (Core Tax). Core tax  merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan … Read more

Tax Treaty

by
Tax treaty
        

Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (tax treaty) merupakan perjanjian bilateral antara kedua negara yang menyepakati membagi hak-hak pemajakan bagi suatu penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha cross border. A. Tahap penerapan P3B B  Covered Person Subjek Pajak dapat berupa orang pribadi (individual), badan (company) yang dapat terdiri dari badan hukum perusahaan dan entitas dalam bentuk apapun … Read more

Tindak pidana Perpajakan

by
        

Tindak Pidana Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-Undang Bea Meterai (Bea Materai), Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Undang Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AIK). A. Ringkasan Ruang … Read more

PPN Jasa Keagamaan

by
        

Dasar hukum PPN Jasa Keagamaan PPN Jasa Keagamaan diatur dalam PMK 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN ini merupakan pelaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM s.t.d.t.d. dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 … Read more