KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
Pengungkapan Ketidakbenaran ketika sedang di BUKPER dapat dilakukan WP dengan merujuk Pasal 7 PP 50/22 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. (1) Dalam hal Wajib Pajak dilakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, jika: (2) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada … Read more
Pengungkapan ketidakbenaran SPT diatur Pasal 8(4) UU KUP juncto Pasal 8 PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pasal 8(4) ,Walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat belum menerbitkan SKP, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, … Read more
[post views] Pembetulan SPT Pajak yang telah disampaikan dapat dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak (WP), WP masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri. Pembetulan dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada … Read more
Pajak di Kawasan Berikat. Kawasan berikat adalah salah satu dari tujuh bentuk Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai (PMK nomor 131/pmk.04/2018 tentang kawasan berikat stdd PMK 65/PMK.04/2021) Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, … Read more
Definisi Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini Lebih lanjut diatur dalam PMK nomor 109/PMK.04/2020 tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) Daerah Pabean adalah wilayah Republik … Read more
Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pemberitahuan Pabean diatur dalam PMK 155/2008. PMK 155/2008 ini mencabut: dan telah diubah beberapakali dengan PMK sbb : Pemberitahuan Pabean meliputi : Baca juga : … Read more
a.bahwa ketentuan kepabeanan di bidang ekspor telah diatur dalam PMK Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor std terakhir dengan PMK Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; b.bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor melalui penyederhanaan prosedur dan modernisasi … Read more
Tidak dikenai PPN atas makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. Hal ini karena objek tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan … Read more
Pembayaran yang diterima Nasabah tidak dikenakan Pajak Aspek Pajak Asuransi jiwa termasuk yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat. Semoga tulisan ini dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan, setidaknya ada empat macam jenis asuransi jiwa. Asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, asuransi jiwa unit link. Pembayaran yang diterima … Read more
PPN Perdagangan sistem elektronik dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pelaku usaha ini terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, dan/ atau Penyelenggara Perdagangan … Read more