Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa
Suwardi Hasan
In taxation, a permanent establishment (PE) is a fixed place of business through which a business carries out its activities, either wholly or partially. The concept of permanent establishment is important for determining the tax liability of a business in a foreign country. When a company operates in a foreign country through a permanent establishment, … Read more
Fasilitas PPN kendaraan listrik yang diberikan Pemerintah diharapkan akan mendorong minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tanggal 1 April 2023 kemarin telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu … Read more
Building a personal brand / Personal branding is essential for any consultant who wants to establish themselves as an expert in their field. Here are some tips for building a personal brand as a professional Tax consultant: Remember, building a personal brand takes time and effort. But with persistence and dedication, you can establish yourself … Read more
Hak Pekerja yang di PHK karena Perusahaan Pailit, dahulu ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) yang saat ini telah dihapus oleh Pasal 81 angka 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak terlalu banyak berubah, kini aturan PHK karena alasan perusahaan pailit tercantum di Pasal 81 angka 42UU Cipta … Read more
The labor law of Indonesia is regulated by Law No. 13 of 2003 on Manpower, also known as the Labor Law. The law outlines the rights and obligations of both employers and employees in Indonesia, and provides a framework for employment relationships and dispute resolution. The labor law of Indonesia has been subject to several … Read more
Subjek Pemotong Atas Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Pemerintah, Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT atau Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya kepada WPDN/BUT, dipotong PPh Pasal 23. Pengertian dibayarkan tersebut diatas dalam konteks aturan ini memiliki arti yang luas yaitu ketika disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo pembayarannya itulah apalagi telah dibayarkan, saat … Read more
Melanjutkan artikel PPh Usaha Jasa Konstruksi (UJK), kali ini dibahas mengenai klasifikasi dan tarif UJK berdasarkan PP 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Diagram dibawah memberikan klasifikasi secara sederhana untuk melihat klasifikasi UJK. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a … Read more
Tulisan ini memfokuskan atas Kompensasi pesangon yang diterima pekerja akibat suatu pemutusan hubungan kerja (PHK). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada Selasa, 21 Maret 2023 minggu lalu … Read more
Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja ditandai dengan penghapusan IUJK yang sering disebut Sertifikasi Jasa Konstruksi menjadi perizinan berusaha. kemudahan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan proses bisnis. Persyaratan berusaha semula adalah IUJK yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) kini … Read more