KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Ketentuan mengenai Kuasa wajib pajak diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 32. Pasal 32 ayat (3) berbunyi “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.***) Ayat (3a) berbunyi: “ Seorang kuasa yang … Read more
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BuPer) terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan Tindak Pidana pajak yang dilakukan sebelum Penyidikan. Pemeriksaan BuPer tidak ditindaklanjuti Penyidikan dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya.Pengungkapan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administratif sebagaimana … Read more
Berikut ini adalah kumpulan dari ketentuan mengenai sanksi administrasi Pajak berupa bunga. Sanksi dikenakan dapat berupa terhadap SKP yang kurang atau tidak dibayar (Pasal 19), Pembetulan yang mengakibatkan utang pajak bertambah (Pasal 8), keterlambatan menyetor SPT masa (Pasal 9) dan untuk lebih lengkap akan diuraikan berikut ini : Pasal 19 Tentang SKP yang kurang/tidak dibayar … Read more
Berkenaan dengan imbalan bunga sebagaimana tulisan Pak Bambang Praktinyo (Dinamika ketentuan Imbalan bunga atas kelebihan Pembayaran Pajak akibat keputusan Keberatan ) sebagaimana di atas, (i.e. lihat Psal 11 ayat 3) maupun Pasal 27A UU KUP) – saya lebih memandangnya sebagai sanksi hukum berupa ganti rugi akibat tindakan hukum pejabat administrasi yang mengandung kekurangan atau kesalahan … Read more
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak akibat keputusan keberatan merupakan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan. Imbalan bunga tersebut membahagiakan Wajib Pajak setelah berjuang selama proses keberatan dalam tempo yang tidak singkat, meskipun merupakan obyek pajak. Kebahagian semakin terasa ketika tingkat bunga sepadan dengan tingkat bunga dalam ketetapan pajak. Imbalan bunga ini merupakan salah … Read more
In Indonesia, objection tax is also known as keberatan atas sengketa pajak. This refers to the tax that must be paid by taxpayers who file an objection to a tax assessment issued by the tax authorities. If a taxpayer disagrees with the tax assessment made by the tax authorities, they have the right to file … Read more
Memasuki bulan maret dan april kita disibukan dengan Pelaporan SPT. SPT merupakan Rangkuman atau Closing kegiatan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. Baik itu menggunakan Norma Penghitungan, Pencatatan atau Pembukuan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU KUP, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak (SPT masa), paling lama … Read more
Pada artikel sebelumnya telah dibahas syarat Dividen yang dikecualikan dari objek pajak yaitu harus di investasikan selama tiga tahun, investasi dengan kriteria tertentu dan wajib dilaporkan pada otoritas Pajak. Batas akhir pelaporan tersebut adalah akhir bulan ketiga dan ke empat bagi WPOP dan WP Badan. Kewajiban Pelaporan realisasi Investasi Pelaporan ini sering dilupakan, khususnya bagi … Read more
Ditengah kesibukan rutin kita, memasuki bulan Maret dan April jangan lupa mempersiapkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak anda. bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan form seri 1770 yang paling lambat harus sudah disampaikan akhir maret dan bagi Wajib Pajak Badan menggunakan form seri 1771 yang paling lambat harus disampaikan akhir April setelah tahun pajak berakhir. … Read more
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c1 merupakan orang pribadi yang: a. bermukim di suatu tempat di Indonesia yang: b. memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/ atau keuangan di Indonesia; atau c. menjalankan kebiasaan atau kegiatan … Read more