Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa
Suwardi Hasan
Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kewajiban krusial bagi setiap pemberi kerja dan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Seiring dengan berlakunya skema perhitungan baru, pemahaman yang tepat mengenai tata cara hitung menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang akurat. Berikut ini pembahasan penghitungan PPh 21 bagi Pegawai tetap perusahaan.
Tulisan urgensi hadirnya UU Konsultan Pajak ini dibuat dari perspektif masyarakat umum (baca: Masyarakat Pembayar Pajak) namun tak terlepas dari subjektif penulis sebagai Konsultan Pajak. Kasus Pajak yang mencuat dari waktu ke waktu, sebagai contoh yang aktual saat ini penyelidikan jumlah harta fantastis pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang sangat heboh dan kasus-kasus sebelumnya, sering … Read more
Bagi musisi/penulis/seniman/inventor/ilmuwan yang memiliki karya, seperti lagu, buku, desain atau model, karya ilmiah yang akan menerima royalti dari intellectual property yang dihasilkan tersebut, maka tulisan ini menjadi relevan karena mengulas update pajak atas royalti. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh sbtdd dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, royalti didefinisikan … Read more
Pada artikel sebelumnya telah dibahas syarat Dividen yang dikecualikan dari objek pajak yaitu harus di investasikan selama tiga tahun, investasi dengan kriteria tertentu dan wajib dilaporkan pada otoritas Pajak. Batas akhir pelaporan tersebut adalah akhir bulan ketiga dan ke empat bagi WPOP dan WP Badan. Kewajiban Pelaporan realisasi Investasi Pelaporan ini sering dilupakan, khususnya bagi … Read more
Dividen merupakan bagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Terkait status perpajakannya di Indonesia, terdapat aturan spesifik yang membedakan antara penerima orang pribadi dan badan usaha, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diserap ke dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Memahami Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) di Indonesia Dalam sistem perpajakan Indonesia, status subjek pajak sangat menentukan bagaimana seseorang atau suatu entitas dikenai pajak atas penghasilannya. Status sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri membawa konsekuensi kewajiban perpajakan yang bersifat world-wide income (penghasilan dari mana pun asalnya dikenai pajak di Indonesia). 1. Dasar Hukum Ketentuan mengenai subjek … Read more
Dividen merupakan bagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Terkait status perpajakannya di Indonesia, terdapat aturan spesifik yang membedakan antara penerima orang pribadi dan badan usaha, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diserap ke dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur penyesuaian di … Read more
