Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa
Dengan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) pada tanggal 20 Desember 2022 lalu, beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan telah berubah seperti PPh final 0.5% UMKM. PP 55/2022 ini merupakan turunan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang sudah disahkan dan diundangkan pada 29 Oktober … Read more
The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, commonly referred to as the “OECD Transfer Pricing Guidelines,”. It’s provide guidance on the application of the arm’s length principle for transfer pricing purposes. The arm’s length principle is the internationally accepted standard for determining transfer prices between related parties, such as subsidiaries … Read more
Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) terdiri dari tiga hal utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Perdagangan barang bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menanganai hambatan non tarif, sedangkan dalam perdagangan jasa, FTA berusaha untuk menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. Dalam hal … Read more
Self-assessment tax system System Taxation in indonesia is a self-assessment. this is system which means that taxpayers are responsible for calculating and reporting their own tax liability to the Directorate General of Taxes (DGT). DGT is a directorate/ department under the Ministry of Finance. Under the self-assessment system, taxpayers are required to file an … Read more
The Omnibus Law on Job Creation (in Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja or UU Cipta Kerja) is a law passed by the Indonesian government in October 2020. The law is aimed at making it easier for businesses to invest and create jobs by streamlining regulations and simplifying bureaucratic procedures. The law has been controversial, with critics … Read more
[post-view] Perubahan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) terdapat pada UU no 6 tahun 2023 tentang penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 113. Biasa disebut UU Cipta kerja Klaster KUP UU Cipta kerja Klaster KUP pasal 113 merubah ketentuan beberapa pasal yang meliputi : … Read more
UU Cipta kerja klaster PPN merupakan cuplikan Pasal 112 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada Selasa, 21 Maret 2023. “Perpu Cipta Kerja merupakan salah … Read more
UU Cipta kerja klaster PPh merupakan cuplikan Pasal 111 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada Selasa, 21 Maret 2023. “Perpu Cipta Kerja merupakan salah … Read more
The AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) is a free trade agreement between the ten member countries of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Australia, and New Zealand. It was signed in February 2009 and entered into force in January 2010. The AANZFTA is a comprehensive agreement covering trade in goods, services, and investment. … Read more
Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Tarif Preferensi dalam konteks ini adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk … Read more