PPh Pasal 23

         Subjek  Pemotong Atas Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Pemerintah, Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT atau Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya kepada WPDN/BUT, dipotong PPh Pasal 23. Pengertian dibayarkan tersebut diatas dalam konteks aturan ini memiliki arti yang luas yaitu ketika disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo pembayarannya itulah apalagi telah dibayarkan, … Read more

PPh Usaha Jasa Konstruksi

         Melanjutkan artikel PPh Usaha Jasa Konstruksi (UJK), kali ini dibahas mengenai klasifikasi dan tarif UJK berdasarkan PP 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Diagram dibawah memberikan klasifikasi secara sederhana untuk melihat klasifikasi UJK. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf … Read more

Pesangon

Peninjauan kembali

         Tulisan ini memfokuskan atas Kompensasi pesangon yang diterima pekerja akibat suatu pemutusan hubungan kerja (PHK). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja)  menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar  pada  Selasa, 21 Maret 2023 minggu … Read more

Dampak Peraturan Perundangan yang baru terhadap Peraturan Perusahaan dan PKB

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa perjanjian kerja harus mencerminkan keadilan atau keseimbangan untuk para pihak. Perjanjian kerja tidak boleh berat sebelah, apalagi perjanjian kerja dapat diartikan sebagai pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak.

Sertifikasi Jasa Konstruksi

         Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja ditandai dengan penghapusan IUJK yang sering disebut Sertifikasi Jasa Konstruksi menjadi perizinan berusaha. kemudahan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan proses bisnis. Persyaratan berusaha semula adalah IUJK yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) … Read more

Phising

phising

         Phising adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran kejahataan ini adalah data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (username dan password), dan data finansial seperti informasi kartu kredit, rekening dll. Dari segi etimologi, kata Phising berasal dari kata fishing yang artinya memancing, wah memancing di air keruh nih … Read more

Lembaga National Single Window

         Yuk mengenal Lembaga National Single Window (LNSW). lembaga ini merupakan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang mempunyai tugas Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala dan beberapa direktorat dibawahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78 /pmk.01/2022 tentang organisasi dan tata kerja lembaga … Read more

Cara menghitung PPh Pasal 21

Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kewajiban krusial bagi setiap pemberi kerja dan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Seiring dengan berlakunya skema perhitungan baru, pemahaman yang tepat mengenai tata cara hitung menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang akurat. Berikut ini pembahasan penghitungan PPh 21 bagi Pegawai tetap perusahaan.

SPT benar, lengkap dan jelas

         Memasuki bulan maret dan april kita disibukan dengan Pelaporan SPT. SPT merupakan Rangkuman atau Closing kegiatan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. Baik itu menggunakan Norma Penghitungan, Pencatatan atau Pembukuan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU KUP, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak (SPT masa), paling … Read more