Taxation in Indonesia

         Self-assessment tax system System Taxation in indonesia is a self-assessment. this is system which means that taxpayers are responsible for calculating and reporting their own tax liability to the Directorate General of Taxes (DGT). DGT is a directorate/ department under the Ministry of Finance. Under the self-assessment system, taxpayers are required to file an … Read more

Omnibus Law on Job Creation

        The Omnibus Law on Job Creation (in Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja or UU Cipta Kerja) is a law passed by the Indonesian government in October 2020. The law is aimed at making it easier for businesses to invest and create jobs by streamlining regulations and simplifying bureaucratic procedures. The law has been controversial, with critics … Read more

UU Cipta kerja klaster KUP

UU Cipta kerja klaster KUP

         [post-view] Perubahan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)  terdapat pada UU no  6 tahun 2023 tentang penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 113. Biasa disebut UU Cipta kerja Klaster KUP UU Cipta kerja Klaster KUP pasal 113 merubah ketentuan beberapa pasal yang meliputi … Read more

UU Cipta kerja klaster PPN

         UU Cipta kerja klaster PPN merupakan cuplikan Pasal 112 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar  pada  Selasa, 21 Maret 2023.  “Perpu Cipta Kerja merupakan salah … Read more

UU Cipta kerja klaster PPh

         UU Cipta kerja klaster PPh merupakan cuplikan Pasal 111 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar  pada  Selasa, 21 Maret 2023.  “Perpu Cipta Kerja merupakan salah … Read more

AANZFTA

         The AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) is a free trade agreement between the ten member countries of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Australia, and New Zealand. It was signed in February 2009 and entered into force in January 2010. The AANZFTA is a comprehensive agreement covering trade in goods, services, and investment. … Read more

Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas

         Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Tarif Preferensi dalam konteks ini adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk … Read more

PPh Pasal 22 impor

PPh pasal 22 impor

         Kementerian keuangan  melakukan penyesuaian daftar barang yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 impor dengan menerbitkan PMK NOMOR 41/PMK.010/ 2022 merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Hal ini dikarenakan adanya … Read more

Objection to a tax assessment

         In Indonesia, objection tax is also known as keberatan atas sengketa pajak. This refers to the tax that must be paid by taxpayers who file an objection to a tax assessment issued by the tax authorities. If a taxpayer disagrees with the tax assessment made by the tax authorities, they have the right to … Read more