PPN

PPN atas IPL Apartemen

by
        

Pendahuluan Dalam suatu media online baru-baru ini muncul berita penolakan dikenakannya PPN atas IPL Apartemen-Rusun dikenakan PPN yang disuarakan oleh Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) (https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925144815-4-574517/penghuni-tolak-ipl-rusun-apartemen-kena-ppn-11-dasar-hukumnya-ini). Apakah Iuran Pemeliharaan Lingkungan ( IPL) yang dibayar merupakan objek PPN sehingga wajib dipungut oleh Perhimpunan  Penghuni  Rumah  Susun (PPRS) ? pertanyaan ini yang menjadi pokok … Read more

Membuat Faktur Pajak Pedagang Eceran

by
Membuat Faktur Pajak Pedagang Eceran
        

Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut PPN atas BKP/JKP dengan menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan PER-03/PJ/2022 stdd PER-11/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, salah satunya adalah Pedagang Eceran. Pedagang Eceran merupakan perorangan maupun badan usaha yang menjual secara langsung kepada konsumen akhir. Pedagang eceran yang dimaksud tidak ditentukan berdasarkan Klasifikasi … Read more

PPN atas ekspor JKP

by
        

PPN atas ekspor JKP yang jenis, batasan diatur dalam PMK 32/PMK.10/2019 berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Maret 2019 sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu PMK 70/PMK.03/2010 dan  PMK nomor 30/PMK.03/2011. Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah … Read more

Aspek Pajak Angkutan Karyawan

by
Aspek Pajak Angkutan Karyawan
        

Angkutan Karyawan merupakan salah satu jenis jasa angkutan umum di darat. Angkutan karyawan adalah pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja. Sesuai Permenhub No. PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dicabut sebagian dengan Permenhub No. PM 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan, angkutan … Read more

Aspek Pajak Usaha Perikanan

by
Aspek usaha Perikanan
        

A. Pendahuluan Tulisan ini mengulik tentang aspek pajak usaha Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Orang/Badan yang menjalankan usaha Perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang merupakan izin … Read more

Tidak dikenai PPN

by
tidak dikenai PPN
        

Tidak dikenai PPN atas makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. Hal ini karena objek tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan … Read more

Perjalanan UU Cipta Kerja

by
Perjalanan UU Cipta kerja
        

UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, (5/10/2020) Perjalan UU Cipta Kerja dimulai dari Rancangan Undang-Undang  Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).  RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. UU Cipta kerja … Read more

PPN Penyerahan Agunan

by
PPN penyerahan Agunan
        

PPN Penyerahan Agunan adalah PPN yang dikenakan atas Penyerahan agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Penyerahan agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP yang dikenai Pajak PPN. Agunan sebagaimana dimaksud merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. Pengambilalihan Agunan dilakukan sesuai … Read more

PPN membangun Sendiri

by
        

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). PPN tersebut  terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. PPN KMS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 61/PMK.03/2022 Tentang PPN atas KMS. KMS  merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. KMS dilakukan tidak dalam kegiatan … Read more

PP 44 tahun 2022

by
PP 44 tahun 2022 PPN
        

[post views] Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2022 (PP 44 tahun 2022) Tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). PP 44 tahun 2022 ini adalah penyesuaian pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?