Peraturan dan Perundangan

Halaman ini berisi kumpulan peraturan perundang perpajakan. mulai dari Undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri keuangan, PER DIRJEN

PPN atas IPL Apartemen

by
PPN IPL
        

Pendahuluan Dalam suatu media online baru-baru ini muncul berita penolakan dikenakannya PPN atas IPL Apartemen-Rusun.  ini disuarakan oleh Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) (https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925144815-4-574517/penghuni-tolak-ipl-rusun-apartemen-kena-ppn-11-dasar-hukumnya-ini). Apakah Iuran Pemeliharaan Lingkungan ( IPL) yang dibayar merupakan objek PPN sehingga wajib dipungut oleh Perhimpunan  Penghuni  Rumah  Susun (PPRS) ? pertanyaan ini yang menjadi pokok pembahasan dalam … Read more

PPN atas ekspor JKP

by
        

Pendahuluan Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) menjadi peluang emas bagi perusahaan lokal untuk merambah pasar internasional. Namun, seringkali muncul kebingungan mengenai kewajiban perpajakannya: Apakah ekspor jasa dikenakan PPN? Faktanya, pemerintah memberikan insentif berupa tarif PPN 0% untuk ekspor jasa tertentu guna meningkatkan daya saing nasional. Artikel ini akan mengupas tuntas regulasi terbaru mengenai PPN ekspor … Read more

Aspek Pajak Usaha Perikanan

by
Aspek usaha Perikanan
        

A. Pendahuluan Tulisan ini mengulik tentang aspek pajak usaha Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Orang/Badan yang menjalankan usaha Perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang merupakan izin … Read more

Tidak dikenai PPN

by
tidak dikenai PPN
        

Tidak dikenai PPN atas makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. Hal ini karena objek tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan … Read more

PPN Penyerahan Agunan

by
PPN penyerahan Agunan
        

PPN Penyerahan Agunan adalah PPN yang dikenakan atas Penyerahan agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Penyerahan agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP yang dikenai Pajak PPN. Agunan sebagaimana dimaksud merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. Pengambilalihan Agunan dilakukan sesuai … Read more

Insentif Pajak

by
insentif pajak
        

Insentif pajak mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan terbuka (Tbk) diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh stdd Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto  pasal 65 PP 55/2022 Tentang Penyesuaian pengaturan dibidang Pajak Penghasilan.   Pengaturan pada Pasal 64 dan 65 PP … Read more

PPN membangun Sendiri

by
        

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). PPN tersebut  terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. PPN KMS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 61/PMK.03/2022 Tentang PPN atas KMS. KMS  merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. KMS dilakukan tidak dalam kegiatan … Read more