Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa
Article 26 of Indonesia’s Income Tax Law, also known as Witholding tax Article 26, requires Indonesian withholding agents to withhold tax at source on certain payments made to non-resident taxpayers. The tax is withheld at a rate of 20% on the gross amount of the payment, which is remitted to the Indonesian tax authority. The … Read more
Subjek Pemotong Atas Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Pemerintah, Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT atau Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya kepada WPDN/BUT, dipotong PPh Pasal 23. Pengertian dibayarkan tersebut diatas dalam konteks aturan ini memiliki arti yang luas yaitu ketika disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo pembayarannya itulah apalagi telah dibayarkan, saat … Read more
Melanjutkan artikel PPh Usaha Jasa Konstruksi (UJK), kali ini dibahas mengenai klasifikasi dan tarif UJK berdasarkan PP 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Diagram dibawah memberikan klasifikasi secara sederhana untuk melihat klasifikasi UJK. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a … Read more
Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja ditandai dengan penghapusan IUJK yang sering disebut Sertifikasi Jasa Konstruksi menjadi perizinan berusaha. kemudahan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan proses bisnis. Persyaratan berusaha semula adalah IUJK yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) kini … Read more
Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kewajiban krusial bagi setiap pemberi kerja dan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Seiring dengan berlakunya skema perhitungan baru, pemahaman yang tepat mengenai tata cara hitung menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang akurat. Berikut ini pembahasan penghitungan PPh 21 bagi Pegawai tetap perusahaan.
Bagi musisi/penulis/seniman/inventor/ilmuwan yang memiliki karya, seperti lagu, buku, desain atau model, karya ilmiah yang akan menerima royalti dari intellectual property yang dihasilkan tersebut, maka tulisan ini menjadi relevan karena mengulas update pajak atas royalti. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh sbtdd dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, royalti didefinisikan … Read more
Dividen merupakan bagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Terkait status perpajakannya di Indonesia, terdapat aturan spesifik yang membedakan antara penerima orang pribadi dan badan usaha, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diserap ke dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Dividen merupakan bagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Terkait status perpajakannya di Indonesia, terdapat aturan spesifik yang membedakan antara penerima orang pribadi dan badan usaha, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diserap ke dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur penyesuaian di … Read more
