Jasa Konstruksi

Definisi Jasa Konstruksi menurut PP 14/2021 adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi, definisi ini juga sudah selaras dengan Pengaturan yang terdapat dalam PP No. 9/2022. jika dibandingkan dengan Peraturan sebelumnya ini memang sedikit berubah. Adapun Jenis usaha jasa konstruksi memiliki kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa Konsultasi Konstruksi Adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan … Read more

Cara menghitung PPh Pasal 21

Setiap Perusahaan yang mempekerjakan karyawan dan membayar gaji/ upah wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 kepada otoritas pajak, tulisan ini mengulas mengenai perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, mari langsung saja ikut langkah berikut ini Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, … Read more

Royalti

Bagi musisi/penulis/seniman/inventor/ilmuwan yang memiliki  karya, seperti lagu, buku, desain atau model, karya ilmiah yang akan menerima royalti dari intellectual property yang dihasilkan tersebut, maka tulisan ini menjadi relevan karena mengulas update pajak atas royalti. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh sbtdd dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, royalti didefinisikan … Read more

Hitung Dividen bebas Pajak

Bagi Wajib pajak yg memiliki investasi di Luar Negeri dan menerima Dividen, berikut ini ilustrasi perhitungan dividen yang dikecualikan sbg objek Pajak. PT F memiliki 100% saham X Corp. (saham tidak diperdagangkan di bursa efek luar negeri) yang berkedudukan di Negara W. Pada tahun 2020, X Corp. membukukan Laba Setelah Pajak sebesar $100. Pada tanggal … Read more

Pilihan investasi dari dividen bebas Pajak

Halo guys, setelah dividen diterima, jika dividen tersebut ingin bebas pajak atau yang dikecualikan dari objek pajak, maka harus di investasikankan kembali. Adapun kriteria bentuk investasinya adalah sbb: Investasi sebagaimana dimaksud  huruf a sampai e dan l,  ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan: Investasi sebagaimana dimaksud huruf f sampai dengan huruf  k, ditempatkan pada … Read more

Aturan terbaru seputar Dividen

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan yang merupakan petunjuk pelaksana atas UU tentang Pajak penghasilan sbtdd dengan UU Harmonisasi Perpajakan, membaca aturan tentang dividen diatur di bagian ketiga pasal 9, 10, 11 bila dibaca cukup membuat bingung, karena bolak balik merujuk antara pasal ke pasal dan ayat … Read more

Seputar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ruang Lingkup dan Pemberlakuan: Kuasa Wajib Pajak. Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat Pajak atas natura dan/atau kenikamatan. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan … Read more

Debt Equity Ratio

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham, besarnya biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan Perbandingan Antara Utang dan Modal. Biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak  tersebut meliputi: Perbandingan … Read more

Pembatalan SKP

WP OP  Tn. X Pengusaha dengan Penghasilan Bruto Tertentu menerima SKPKB PPh Final atas Penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai PenghasilanTertanggal 12 Agustus 2019.  Setelah berkonsultasi diketahui bahwa Tn. X  tidak mengikuti Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak), dan Tn X belum melaporkan SPT tahun 2015. Fiskus Menemukan data berupa harta yang … Read more

Golf objek PPh Pasal 21

Dalam UU HPP Terdapat pengaturan kembali Fringe Benefit, di mana dalam pasal ini pemberian dalam bentuk natura dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai (Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 UU HPP). Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima: Namun Kementerian Keuangan memastikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan mendefinisikan aturan turunan pajak … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?