Suwardi Hasan

Suwardi Hasan, adalah seorang Advokat dan Konsultan Pajak, menyelesaikan S1 Jurusan Managemen Informatika, Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusarantara (d/h STMIK Bina Nusantara), S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Borobudur Jakarta, S1 Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta, PPAk. dan Magister Akuntasi (MAKSI) Universitas Indonesia

Aspek Pajak Agen BBM: PPN Solar Industri

by
Aspek Pajak Agen BBM PPN solar Industri
        

Bisnis agen BBM memiliki tantangan regulasi yang cukup kompleks. Salah satu aspek krusial adalah pemahaman mengenai PPN Solar Industri. Ketentuan ini berlaku bagi setiap penyerahan bahan bakar kepada konsumen. dalam hal Pemungutan PPN bisnis agen BBM ini sedikit  berbeda dengan usaha SPBU. Agen wajib memungut PPN sesuai tarif yang berlaku saat ini. Penanganan faktur pajak yang tepat akan menghindarkan perusahaan dari sanksi. Artikel ini akan mengulas tuntas prosedur dan kewajiban pajak tersebut.

Momen Akrab di Lapangan Hijau: Keseruan “Gobar” KG-IKPI Bersama Ahok

by
Gobar KG-IKPI - Ahok
        

Dunia perpajakan mungkin sering diidentikkan dengan angka, regulasi, dan konsentrasi tinggi. Namun, pada tanggal 10 April di Sentul Highland lalu, suasana kaku tersebut mencair dalam hijaunya lapangan golf. Komunitas Golfer IKPI (KG-IKPI) baru saja sukses menggelar agenda Golf Bareng (Gobar) yang istimewa. Mengapa istimewa? Selain sebagai ajang silaturahmi antaranggota, acara kali ini dihadiri oleh sosok yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia: Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta.

Aspek PPN Batubara Pasca UU HPP

by
        

Aturan mengenai PPN Batubara kini mengalami perubahan besar. Pemerintah resmi menetapkan batubara sebagai Barang Kena Pajak melalui UU HPP. Kebijakan ini mengubah fundamental kewajiban perpajakan di sektor pertambangan. Sebelumnya komoditas ini bukan merupakan objek pajak. Sekarang perusahaan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas setiap penyerahan. Perubahan status ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan. Selain itu … Read more

Kepatuhan Pajak Sektor Emas : Update PMK 52/2025

by
Pajak transaksi emas
        

Penerbitan PMK 52 Tahun 2025 menandai transisi penuh administrasi pajak emas ke dalam sistem Coretax. Peraturan ini memperketat celah pengawasan yang sebelumnya masih bersifat manual pada PMK 48 Tahun 2023, dengan menitikberatkan pada validasi data identitas dan otomatisasi pelaporan.

Strategi Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak

by
Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak
        

Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak memerlukan persiapan dokumen yang matang agar proses hukum berjalan dengan lancar dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, penting memahami prosedur resmi guna menghindari risiko penyidikan lebih lanjut dari otoritas terkait. Kemudian, pastikan seluruh data transaksi telah tervalidasi dengan benar supaya kepatuhan perpajakan perusahaan tetap terjaga secara optimal.

Pajak & Retribusi Karawang: Bedah Perda Nomor 17 Tahun 2023

by
perda karawang 17/2023
        

Pemerintah Kabupaten Karawang resmi menetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2023 untuk mengatur sektor keuangan daerah. Aturan ini merupakan tindak lanjut nyata dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pusat daerah. Kebijakan tersebut bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya

Aspek Pajak Fintech: PMK 69/2022

by
aspek pajak fintech
        

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia kini memasuki babak baru dengan regulasi perpajakan yang lebih spesifik dan transparan. Melalui PMK Nomor 69/PMK.03/2022, Pemerintah secara resmi mengatur perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyelenggaraan teknologi finansial (fintech).