Penentuan Subjek Pajak DN bagi WNA
Memahami Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) di Indonesia Dalam sistem perpajakan Indonesia, status subjek pajak sangat menentukan bagaimana seseorang atau suatu entitas dikenai pajak atas penghasilannya. Status sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri membawa konsekuensi kewajiban perpajakan yang bersifat world-wide income (penghasilan dari mana pun asalnya dikenai pajak di Indonesia). 1. Dasar Hukum Ketentuan mengenai … Read more
Aturan terbaru seputar Dividen
Dividen merupakan bagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Terkait status perpajakannya di Indonesia, terdapat aturan spesifik yang membedakan antara penerima orang pribadi dan badan usaha, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diserap ke dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur penyesuaian … Read more
Seputar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Dunia perpajakan Indonesia tengah mengalami transformasi signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kehadiran regulasi ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan sebuah tonggak sejarah dalam reformasi birokrasi dan kebijakan fiskal nasional. Lahir di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, UU HPP dirancang dengan filosofi yang kuat: menciptakan … Read more
Studi kasus Pembatalan SKP
Duduk Perkara Pembatalan SKP WP OP Tn. X merupakan pengusaha dengan Penghasilan Bruto Tertentu. Ia menerima SKPKB PPh Final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih. Harta tersebut diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan tertanggal 12 Agustus 2019. Hasil konsultasi menunjukkan Tn. X tidak mengikuti Program Pengampunan Pajak. Selain itu, Tn. X diketahui belum melaporkan SPT … Read more
Pengajuan Keberatan Bea dan Cukai
Keberatan atas Surat Ketetapan Bea dan Cukai Dalam dunia kepabeanan, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara pengguna jasa dengan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif, nilai pabean, atau sanksi administrasi. Jika Anda merasa penetapan tersebut tidak tepat, hukum memberikan ruang untuk melakukan sanggahan melalui mekanisme Keberatan. 1. Dasar Hukum Prosedur keberatan ini diatur secara … Read more
Keberatan kepabeanan dan cukai
Mulai 1 Januari 2023 pengajuan keberatan kepabeanan dan cukai diwajibkan disampaikan secara elektronik Pengajuan keberatan bea cukai wajib online ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang mengubah PMK No. 51/2017. Berikut bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK 136/2022: “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat … Read more