KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
Gugatan Pajak diatur dalam UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), UU KUP dan PPSP. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tulisan ini menekankan pembahasan mengenai ketentuan formal … Read more
Yang dapat dikenakan sanksi denda kepabeanan adalah : Pengangkut, Importir, eksportir, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB, PPJK dan siapa saja. Pengenaan sanksi denda kepabeanan dinyatakan dalam: Pengenaan sanksi denda kepabeanan (sanksi administrasi) : Pasal Jenis Pelanggaran Pelanggar Besarnya sanksi 10A (8) Mengeluarkan barang Impor dari Kawasan Pabean atau lain yang disamakan dengan TPS, tanpa persetujuan DJBC, walaupun sudah … Read more
Gudang Berikat adalah salah satu bentuk TPB. Gudang berikat dimaksudkan untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barangbarang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Penyelenggara GB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan … Read more
Hak mendahulu utang pajak yang dibahas dalam tulisan ini adalah dalam konteks hak yang tidak dapat di eksekusi sebagai akibat kesalahan fiskus yang tidak menghadiri rapat dan verifikasi pemberesan harta pailit yang dilakukan hakim Pengawas. Eksekusi disini dalam artian melakukan penagihan kepada penanggung pajak ( Direksi/pemegang saham) perseroan dalam pailit. Negara mempunyai hak mendahulu utang … Read more
Fasilitas Fiskal kepabeanan adalah fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dan penangguhan Bea Masuk. selain itu ada fasilitas yang terkait dengan pelayanan, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Tujuan fasilitas Fiskal kepabeanan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan bentuk perlakuan yang … Read more
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. UU nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus dan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Tujuan utama pengembangan KEK … Read more
Pailit yang dibahas berikut ini adalah dalam konteks Perseroan yang mengalami kepailitan, dan penagihan utang pajak perusahaan pailit dilakukan kepada direksi/pemegang saham selaku penanggung pajak dari perusahaan pailit tersebut. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitor Pailit adalah debitor yang … Read more
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas saat ini ada 4 yaitu Batam, … Read more
Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan … Read more
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan Pajak dilakukan terhadap: a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi atau b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan. A. Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap … Read more