KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
Fasilitas Fiskal kepabeanan adalah fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dan penangguhan Bea Masuk. selain itu ada fasilitas yang terkait dengan pelayanan, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Tujuan fasilitas Fiskal kepabeanan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan bentuk perlakuan yang … Read more
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. UU nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus dan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Tujuan utama pengembangan KEK … Read more
Pailit yang dibahas berikut ini adalah dalam konteks Perseroan yang mengalami kepailitan, dan penagihan utang pajak perusahaan pailit dilakukan kepada direksi/pemegang saham selaku penanggung pajak dari perusahaan pailit tersebut. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitor Pailit adalah debitor yang … Read more
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas saat ini ada 4 yaitu Batam, … Read more
Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan … Read more
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan Pajak dilakukan terhadap: a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi atau b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan. A. Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap … Read more
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan perlakuan kepada barang impor atau barang rakitan yang akan diekspor dan dapat diberikan keringanan bea masuk. KITE merupakan kebijakan dari Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dasar hukum dari fasilitas KITE ini adalah Pasal 26 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang … Read more
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk (mengacu pada UU Pabean). Tempat Penimbunan Berikat merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun Fasilitas fiskal TPB juga diatur dalam UU … Read more
Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan pasal 36 KUP. Caranya dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). DJP berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat: A. mengurangkan atau menghapuskan. Sanksi Pajak yang dapat dikurangkan … Read more
Karyawan Kontrak atau pegawai kontrak adalah istilah umum yang dipakai dimasyarakat. Dalam bahasa legalnya digunakan dengan sebutan Pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu … Read more