Suwardi Hasan

Suwardi Hasan, adalah seorang Advokat dan Konsultan Pajak, menyelesaikan S1 Jurusan Managemen Informatika, Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusarantara (d/h STMIK Bina Nusantara), S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Borobudur Jakarta, S1 Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta, PPAk. dan Magister Akuntasi (MAKSI) Universitas Indonesia

PPN atas ekspor JKP

by
        

Pendahuluan Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) menjadi peluang emas bagi perusahaan lokal untuk merambah pasar internasional. Namun, seringkali muncul kebingungan mengenai kewajiban perpajakannya: Apakah ekspor jasa dikenakan PPN? Faktanya, pemerintah memberikan insentif berupa tarif PPN 0% untuk ekspor jasa tertentu guna meningkatkan daya saing nasional. Artikel ini akan mengupas tuntas regulasi terbaru mengenai PPN ekspor … Read more

PPN atas Jasa Perdagangan

by
        

PPN atas Jasa Perdagangan Apakah Jasa Perdagangan dapat dikenakan PPN? Jawabnya bisa ya atau pun tidak dikenakan PPN. Yang dimaksud dengan Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain. Jasa ini dapat berupa karena : menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain atau m menghubungkan pihak lain tersebut … Read more

Pemberian Imbalan bunga Pajak

by
        

Pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak merupakan keseimbangan hak yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Pemberian imbalan bunga diatur dalam UU KUP. Sejak Revisi UU menggunakan metode Omnibus, Revisi UU Perpajakan pun dilakukan dengan metode Omnibus. UU Perpajakan yang meliputi KUP, PPh dan PPN di revisi menjadi satu kedalam UU No.11 Tahun 2020.

Core Tax

by
core tax
        

Suatu lompatan besar modernisasi sistem Administrasi Perpajakan yang telah dibangun oleh DJP yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (Core Tax). Core tax  merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan … Read more

Tax Treaty

by
Tax treaty
        

Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (tax treaty) merupakan perjanjian bilateral antara kedua negara yang menyepakati membagi hak-hak pemajakan bagi suatu penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha cross border. A. Tahap penerapan P3B B  Covered Person Subjek Pajak dapat berupa orang pribadi (individual), badan (company) yang dapat terdiri dari badan hukum perusahaan dan entitas dalam bentuk apapun … Read more