KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran diatur dalam PP 50 Tahun 2019 jo. PMK 41/PMK.03/2020. kemudian PP 50 tahun 2019 diubah dengan PP 49 tahun 2022 . Pembahasan berikut dibawah ini masih mengacu pada PMK 41/PMK.03/2020 yang merupakan Turunan dari PP 50 Tahun 2019. Dalam konteks pembahasan Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran yang di maksud disini adalah Perusahaan … Read more
PPh Pasal 15 merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing, selain itu dikenakan juga pada perusahaan pengeboran minyak maupun perusahaan yang menanamkan modal berbentuk BOT, seperti proyek infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, … Read more
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dulu dikenal dengan istilah DPP Nilai lain. Pengusaha kena Pajak tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud … Read more
Tentang Artikel Dinamika imbalan bunga yang menyoroti pendelegasian wewenang yang ditulis rekan Bambang Pratiknyo yang ditulis beberapa waktu lalu sampai sekarang masih sangat relevan dan menarik untuk dikaji, pada paragraf akhir berbunyi : “Akhirnya, pembatasan kriteria mendapatkan imbalan bunga berupa tidak diberikannya imbalan bunga atas porsi jumlah yang dibayar sebelum keberatan barangkali dapat dipertanyakan legalitasnya. … Read more
Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan /atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500.000.000 , tidak termasuk dalam gugatan … Read more
Ketentuan ekspor adalah hal penting yang wajib dipahami oleh para eksportir. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Keentutan ekspor yang paling mendasar adalah mengenai bagaimana suatu pemberitahuan pabean ekspor dapat dilaksanakan sebaiknya. tulisan ini merupakan sepotong menjelaskan tentang pemberitahuan ekspor, pengecualian, pembatalan . Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pemyataan yang dibuat oleh orang dalam … Read more
Gugatan Pajak diatur dalam UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), UU KUP dan PPSP. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tulisan ini menekankan pembahasan mengenai ketentuan formal … Read more
Yang dapat dikenakan sanksi denda kepabeanan adalah : Pengangkut, Importir, eksportir, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB, PPJK dan siapa saja. Pengenaan sanksi denda kepabeanan dinyatakan dalam: Pengenaan sanksi denda kepabeanan (sanksi administrasi) : Pasal Jenis Pelanggaran Pelanggar Besarnya sanksi 10A (8) Mengeluarkan barang Impor dari Kawasan Pabean atau lain yang disamakan dengan TPS, tanpa persetujuan DJBC, walaupun sudah … Read more
Gudang Berikat adalah salah satu bentuk TPB. Gudang berikat dimaksudkan untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barangbarang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Penyelenggara GB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan … Read more
Hak mendahulu utang pajak yang dibahas dalam tulisan ini adalah dalam konteks hak yang tidak dapat di eksekusi sebagai akibat kesalahan fiskus yang tidak menghadiri rapat dan verifikasi pemberesan harta pailit yang dilakukan hakim Pengawas. Eksekusi disini dalam artian melakukan penagihan kepada penanggung pajak ( Direksi/pemegang saham) perseroan dalam pailit. Negara mempunyai hak mendahulu utang … Read more