Suwardi Hasan

Suwardi Hasan, adalah seorang Advokat dan Konsultan Pajak, menyelesaikan S1 Jurusan Managemen Informatika, Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusarantara (d/h STMIK Bina Nusantara), S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Borobudur Jakarta, S1 Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta, PPAk. dan Magister Akuntasi (MAKSI) Universitas Indonesia

Perlakuan Pajak BUT Berdasarkan P3B

by
Perlakuan pajak BUT terhadap P3B
        

Perkembangan ekonomi lintas batas mendorong pentingnya pemahaman mengenai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Oleh karena itu, aturan perlakuan pajak BUT berdasarkan P3B menjadi acuan krusial bagi investor asing. Kesepakatan internasional ini berfungsi membatasi hak pemajakan domestik agar tidak terjadi pengenaan pajak ganda. Melalui skema tersebut, kepastian hukum kepatuhan pajak perusahaan multinasional dapat berjalan lebih optimal.

Menilik Sistem Pemerintahan, Ekonomi, dan Pajak Uni Emirat Arab

by
Perpajakan UEA
        

Uni Emirat Arab merupakan negara monarki federal unik yang tumbuh menjadi pusat finansial global terkemuka. Sistem pemerintahan UEA berhasil memadukan tradisi kerajaan lokal dengan tata kelola modern yang sangat dinamis. Melalui strategi tersebut, diversifikasi kegiatan ekonomi mereka kini mampu mengurangi ketergantungan pada sektor minyak bumi. Selain itu, optimalisasi pendapatan negara UEA kian diperkuat oleh transformasi struktural di berbagai sektor strategis. Langkah transformatif ini memicu reformasi kebijakan pajak Uni Emirat Arab yang tetap ramah bagi investor asing.

Menguak Manipulasi Nilai Wajar Saham Tidak Likuid: Celah Kecurangan Akuntansi Berkedok Aturan Bursa

by
manipulasi harga saham
        

Fenomena lonjakan harga saham yang meroket ribuan persen dari masa IPO sering kali memikat mata para investor ritel. Namun, kenaikan fantastis tersebut menjadi tidak wajar ketika transaksi harian di bursa justru terlihat sangat sepi dan tidak likuid.