Skip to content
BNK Tax Consulting

BNK Tax Consulting

Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa

  • Home
  • Services
    • Tax Advisory
    • Tax Compliance service
    • Tax Review service
    • Tax Objection Service
    • Tax Litigation Service
    • Transfer Pricing Doc.
  • Client’s Portofolio
  • Our Firm’s Core Value
  • About us
  • Article
  • Buku Pajak
  • Lowongan Kerja
  • Contact us
  • Privacy Policy

kuasa hukum

Sengketa Pajak

March 25, 2026January 23, 2025 by Suwardi Hasan
sengketa pajak
        

Hal-hal yang sering menjadi pokok sengketa pajak adalah perbedaan interpretasi aturan, pemenuhan syarat formal, perbedaan interpratasi HS number, perbedaan metode perhitungan

Categories Pengadilan Pajak Tags banding, coretax, kuasa hukum, Pengadilan Pajak, sengketa pajak, upaya hukum 2 Comments

Recent Posts

  • Putusan MK konstitusional bersayarat
    Putusan MK: Mengapa Konstitusional Bersyarat Itu Penting?
    by Suwardi Hasan
    May 13, 2026
    Mahkamah Konstitusi sering mengeluarkan putusan unik. Salah satunya adalah putusan Konstitusional Bersyarat. Istilah ini mungkin terdengar teknis bagi sebagian orang. Namun, maknanya sangat mendalam bagi sistem hukum kita.
  • Tempus delicti
    Tempus Delicti: Kunci Utama Penentu dalam hukum pidana
    by Suwardi Hasan
    May 13, 2026
    Memahami dunia hukum tentu tidak lepas dari istilah penting bernama Tempus Delicti. Istilah ini merujuk pada waktu terjadinya suatu tindak pidana secara spesifik.
  • Deferred Prosecution Agreement
    Implementasi Deferred Prosecution Agreement Sebagai Terobosan Hukum Korporasi Modern
    by Suwardi Hasan
    May 8, 2026
    Kehadiran mekanisme Deferred Prosecution Agreement kini membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Aturan ini menawarkan solusi pemulihan kerugian negara secara lebih efektif dan efisien.
  • KUHAP Baru
    KUHAP Baru dalam Praktik Hukum Indonesia
    by Suwardi Hasan
    May 8, 2026
    Sistem hukum acara pidana Indonesia mengalami transformasi besar dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan prosedur hukum dengan KUHP Nasional (UU 1/2023).
  • gugatan ke PTUN
    Gagal Gugat di PTUN? Inilah Pentingnya Upaya Administratif dalam Sengketa Pajak
    by Suwardi Hasan
    May 5, 2026
    Kasus hukum PT Sekar Bengawan menjadi pelajaran penting bagi setiap wajib pajak. Perusahaan ini mengajukan gugatan ke PTUN atas penolakan pembatalan ketetapan pajak. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Penyebab utamanya...
  • Manfaat PKPU menyelematkan dari ancaman Pailit
    Manfaat PKPU: Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Pailit
    by Suwardi Hasan
    May 4, 2026
    Menghadapi krisis keuangan tentu membutuhkan strategi tepat agar bisnis tetap bertahan. Salah satu langkah hukum terbaik adalah memahami manfaat PKPU bagi keberlangsungan usaha Anda. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini memberikan ruang gerak untuk memperbaiki arus kas.
  • jenis kreditur dalam kepailitan dan hak mendahului
    Jenis Kreditur dalam Kepailitan dan Hak Mendahului
    by Suwardi Hasan
    May 4, 2026
    Dalam dunia kepailitan, dikenal asas Pari Passu Pro Rata Parte, namun asas ini dikecualikan bagi kreditur-kreditur yang memiliki hak istimewa. Berikut adalah urutan prioritas pelunasan utang menurut UU Kepailitan yang diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru:
  • Putusan MK 168 tahun 2023
    Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023
    by Suwardi Hasan
    May 3, 2026
    Latar belakang Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bermula diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kekosongan perlindungan hukum yang dirasakan oleh jutaan pekerja alih daya di seluruh Indonesia. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dianggap memberikan keleluasaan tanpa batas...

Most Viewed Posts

  • Dinamika Imbalan Bunga (Bambang Pratiknyo) (424)
  • Urgensi hadirnya UU Konsultan Pajak (Suwardi Hasan) (408)
  • SPT benar, lengkap dan jelas (Andreas Budiman) (394)
  • PPN dibebaskan, tidak dipungut (Suwardi Hasan) (393)
  • Fitur e-Reporting investasi (Suwardi Hasan) (377)

Article Category

  • Akuntansi (1)
  • BPHTB (1)
  • Hukum Admistrasi Negara (2)
  • Hukum Ketenagakerjaan (7)
  • Hukum Perdata (1)
  • Hukum Pidana (3)
  • Ilmu hukum (3)
  • Kepabeanan dan Cukai (28)
  • Kepailitan (3)
  • Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) (36)
  • Kurs Pajak (4)
  • Opini (13)
  • Pajak Penghasilan (49)
    • PPh Final (11)
    • PPh Pasal 21 (4)
    • PPh Pasal 22 (8)
    • PPh Pasal 23 (7)
    • PPh Pasal 26 (3)
  • PBB (2)
  • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (3)
  • Pengadilan Pajak (14)
  • Peraturan dan Perundangan (20)
    • KUP (4)
    • Pajak Penghasilan (4)
    • PPN (13)
  • Perbankan dan Keuangan (2)
  • Perpajakan Internasional (19)
  • Pidana Pajak (1)
  • PPN dan PPnBM (35)
    • Fasilitas PPN (10)
  • PTUN (1)
  • Serba Serbi (24)
  • Studi Kasus (1)
  • Uncategorized (2)
  • UU HPP (3)

BNK Tax Consulting > The digital Brand of KKP Bhakti Nusantara Konsultama

© 2026 BNK Tax Consulting • Built with GeneratePress
need help?
1
BNKcare
Can we help you?
Open chat