Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa
Perubahan Istilah dari DPP Nilai lain menjadi PPN Besaran Tertentu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dulu dikenal dengan istilah DPP Nilai lain. Aturan ini merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk pemungutan PPN sektor-sektor tertentu. Dasar … Read more
Tidak dikenai PPN atas makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. Hal ini karena objek tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan … Read more
PPN Perdagangan sistem elektronik dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pelaku usaha ini terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, dan/ atau Penyelenggara Perdagangan … Read more
PPN dibebaskan atas impor barang strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP 49/2022 adalah sebagai berikut: Surat Keteranga Bebas Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dartlatau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf j, huruf k, dan huruf m menggunakan surat keterangan … Read more
PPN Penyerahan Agunan adalah PPN yang dikenakan atas Penyerahan agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Penyerahan agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP yang dikenai Pajak PPN. Agunan sebagaimana dimaksud merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. Pengambilalihan Agunan dilakukan sesuai … Read more
Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya BKP strategis. BKP strategis seperti anode slime1 dan emas granula2 perlu disesuaikan ketentuan mengenai penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (BKP strategis) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidakdipungut … Read more
PPN dibebaskan dan tidak dipungut diatur dalam PP 49/2022. Aturan ini merupakan konsolidiasi dari beberapa PP sebelumnya. Hal ini sebagai konsekwensi berlakunya UU Cipta kerja dan UU nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Hal ini terkait beberapa perubahan pengaturan objek pajak dan non objek pajak (Pasal 4A UU PPN) serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan … Read more
Fasilitas PPN kendaraan listrik yang diberikan Pemerintah diharapkan akan mendorong minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tanggal 1 April 2023 kemarin telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu … Read more
Dunia perpajakan Indonesia tengah mengalami transformasi signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kehadiran regulasi ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan sebuah tonggak sejarah dalam reformasi birokrasi dan kebijakan fiskal nasional. Lahir di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, UU HPP dirancang dengan filosofi yang kuat: menciptakan sistem … Read more