PPN Penyerahan Agunan

PPN penyerahan Agunan

PPN Penyerahan Agunan adalah PPN yang dikenakan atas Penyerahan agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Penyerahan agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP yang dikenai Pajak PPN. Agunan sebagaimana dimaksud merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. Pengambilalihan Agunan dilakukan sesuai … Read more

PP 70/2021 BKP Strategis

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya BKP strategis. BKP strategis seperti anode slime1 dan emas granula2 perlu disesuaikan ketentuan mengenai penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (BKP strategis) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidakdipungut … Read more

PPN dibebaskan, tidak dipungut

pp49/2022 PPN dibebaskan tidak dipungut

PPN dibebaskan dan tidak dipungut diatur dalam PP 49/2022. Aturan ini merupakan konsolidiasi dari beberapa PP sebelumnya. Hal ini sebagai konsekwensi berlakunya UU Cipta kerja dan UU nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Hal ini terkait beberapa perubahan pengaturan objek pajak dan non objek pajak (Pasal 4A UU PPN) serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan … Read more

PPN Kendaraan Listrik

Fasilitas PPN kendaraan listrik

Fasilitas PPN kendaraan listrik yang diberikan Pemerintah diharapkan akan mendorong minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tanggal 1 April 2023 kemarin  telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu … Read more

Seputar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ruang Lingkup dan Pemberlakuan: Kuasa Wajib Pajak. Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat Pajak atas natura dan/atau kenikamatan. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?