Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa
Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) terdiri dari tiga hal utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Perdagangan barang bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menanganai hambatan non tarif, sedangkan dalam perdagangan jasa, FTA berusaha untuk menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. Dalam hal investasi, … Read more
The AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) is a free trade agreement between the ten member countries of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Australia, and New Zealand. It was signed in February 2009 and entered into force in January 2010. The AANZFTA is a comprehensive agreement covering trade in goods, services, and investment. It … Read more
Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Tarif Preferensi dalam konteks ini adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam … Read more
Kementerian keuangan melakukan penyesuaian daftar barang yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 impor dengan menerbitkan PMK NOMOR 41/PMK.010/ 2022 merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Hal ini dikarenakan adanya perubahan … Read more
Yuk mengenal Lembaga National Single Window (LNSW). lembaga ini merupakan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang mempunyai tugas Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala dan beberapa direktorat dibawahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78 /pmk.01/2022 tentang organisasi dan tata kerja lembaga national … Read more
Dunia perpajakan Indonesia tengah mengalami transformasi signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kehadiran regulasi ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan sebuah tonggak sejarah dalam reformasi birokrasi dan kebijakan fiskal nasional. Lahir di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, UU HPP dirancang dengan filosofi yang kuat: menciptakan sistem … Read more
Keberatan atas Surat Ketetapan Bea dan Cukai Dalam dunia kepabeanan, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara pengguna jasa dengan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif, nilai pabean, atau sanksi administrasi. Jika Anda merasa penetapan tersebut tidak tepat, hukum memberikan ruang untuk melakukan sanggahan melalui mekanisme Keberatan. 1. Dasar Hukum Prosedur keberatan ini diatur secara ketat … Read more
Mulai 1 Januari 2023 pengajuan keberatan kepabeanan dan cukai diwajibkan disampaikan secara elektronik Pengajuan keberatan bea cukai wajib online ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang mengubah PMK No. 51/2017. Berikut bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK 136/2022: “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat … Read more