KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
PPN dibebaskan dan tidak dipungut diatur dalam PP 49/2022. Aturan ini merupakan konsolidiasi dari beberapa PP sebelumnya. Hal ini sebagai konsekwensi berlakunya UU Cipta kerja dan UU nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Hal ini terkait beberapa perubahan pengaturan objek pajak dan non objek pajak (Pasal 4A UU PPN) serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan … Read more
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2023 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 11 APRIL 2023 Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka … Read more
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) menganut 2 (dua) sistem pengenaan pajak, yaitu : Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib … Read more
Dengan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) pada tanggal 20 Desember 2022 lalu, beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan telah berubah seperti PPh final 0.5% UMKM. PP 55/2022 ini merupakan turunan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang sudah disahkan dan diundangkan pada 29 Oktober 2021 … Read more
The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, commonly referred to as the “OECD Transfer Pricing Guidelines,”. It’s provide guidance on the application of the arm’s length principle for transfer pricing purposes. The arm’s length principle is the internationally accepted standard for determining transfer prices between related parties, such as subsidiaries of … Read more
Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) terdiri dari tiga hal utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Perdagangan barang bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menanganai hambatan non tarif, sedangkan dalam perdagangan jasa, FTA berusaha untuk menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. Dalam hal investasi, … Read more
Self-assessment tax system System Taxation in indonesia is a self-assessment. this is system which means that taxpayers are responsible for calculating and reporting their own tax liability to the Directorate General of Taxes (DGT). DGT is a directorate/ department under the Ministry of Finance. Under the self-assessment system, taxpayers are required to file an annual … Read more
The Omnibus Law on Job Creation (in Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja or UU Cipta Kerja) is a law passed by the Indonesian government in October 2020. The law is aimed at making it easier for businesses to invest and create jobs by streamlining regulations and simplifying bureaucratic procedures. The law has been controversial, with critics … Read more
[post-view] Perubahan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) terdapat pada UU no 6 tahun 2023 tentang penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 113. Biasa disebut UU Cipta kerja Klaster KUP UU Cipta kerja Klaster KUP pasal 113 merubah ketentuan beberapa pasal yang meliputi : … Read more
UU Cipta kerja klaster PPN merupakan cuplikan Pasal 112 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada Selasa, 21 Maret 2023. “Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu … Read more