KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Biaya Promosi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Pengaturan biaya promosi dan penjualan yang dapat diakui secara fiskal diatur dalam PMK No.104/PMK.03/2009 yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK No.2/PMK.03/2010. A. Biaya Promosi Era … Read more
Biaya penyusutan adalah bagian dari aset tetap yang dianggap telah “dikonsumsi” selama periode berjalan. Tujuannya adalah untuk mengurangi nilai aset yang tercatat secara bertahap. Transaksi pencatatan biaya penyusutan merupakan jenis transaksi pencatatan non tunai alias tidak ada arus kas yang keluar. Biaya Penyusutan atau depresiasi dapat dibedakan menjadi Penyusutan secara komersil (akuntansi) dan secara fiskal. … Read more
Meskipun patut disyukuri munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat dengan PMK No.66/2023) sebagai aturan pelaksanaan pemajakan atas penghasilan berbentuk natura dan/atau kenikmatan, namun seperti biasa, setiap muncul peraturan perpajakan baru, muncul pula pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan yang bersangkutan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah premi asuransi kesehatan yang dibayar … Read more
A. Pendahuluan Tulisan ini mengulik tentang aspek pajak usaha Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Orang/Badan yang menjalankan usaha Perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang merupakan … Read more
Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak atau sering disingkat DPP Nilai lain diatur dalam Pasal 8A UU PPN ayat 1. sementara ayat 3 menyatakan bahwa Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP/ impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang dalam penghitungan PPN terutang menggunakan … Read more
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. Ketentuan mengenai rincian barang hasil pertanian tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 64/PMK.03/2022 Besaran tertentu ditetapkan: a. sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari Harga Jual, yang … Read more
A. Sekilas Tentang Perkebunan/Industri Kelapa Sawit Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis, karena berhubungan dengan sektor pertanian (agro‐based industry) yang banyak berkembang di negara‐negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tanaman Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil dan … Read more
Pajak Penghasilan Pasal 22 UU PPh stdtd dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan selanjutnya disebut “UU PPh”. Pasal 22 UU PPh ini mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan pemungut, dasar pemugutan, kriteria, sifat serta besarnya pungutan PPh atas penyerahan barang, kegiatan … Read more
Tax holiday merupakan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. Yang dimaksud Kegiatan … Read more
Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran diatur dalam PP 50 Tahun 2019 jo. PMK 41/PMK.03/2020. kemudian PP 50 tahun 2019 diubah dengan PP 49 tahun 2022 . Pembahasan berikut dibawah ini masih mengacu pada PMK 41/PMK.03/2020 yang merupakan Turunan dari PP 50 Tahun 2019. Dalam konteks pembahasan Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran yang di maksud disini adalah … Read more