DPP Nilai Lain

         Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak  atau sering disingkat DPP Nilai lain diatur dalam Pasal 8A UU PPN ayat 1. sementara ayat 3 menyatakan bahwa  Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP/ impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang dalam penghitungan  PPN terutang  menggunakan … Read more

PPN Hasil Pertanian Tertentu

PPN hasil Pertanian tertentu

         Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. Ketentuan mengenai rincian barang hasil pertanian tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 64/PMK.03/2022 Besaran tertentu ditetapkan: a. sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari Harga Jual, yang … Read more

Aspek Pajak Perkebunan Kelapa Sawit

Aspek Pajak Perkebunan Kelapa sawit

         A. Sekilas Tentang Perkebunan/Industri Kelapa Sawit Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis, karena berhubungan dengan sektor pertanian (agro‐based industry) yang banyak berkembang di negara‐negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tanaman Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil dan … Read more

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22

         Pajak Penghasilan Pasal 22 UU PPh stdtd dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan selanjutnya disebut “UU PPh”.  Pasal 22 UU PPh ini mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan pemungut, dasar pemugutan, kriteria, sifat  serta besarnya pungutan PPh atas penyerahan barang, kegiatan … Read more

Tax Holiday

tax holiday

         Tax holiday merupakan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. Yang dimaksud Kegiatan … Read more

Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran

Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran

         Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran diatur dalam PP 50 Tahun 2019 jo. PMK 41/PMK.03/2020. kemudian PP 50 tahun 2019 diubah dengan PP 49 tahun 2022 . Pembahasan berikut dibawah ini masih mengacu pada PMK 41/PMK.03/2020 yang merupakan Turunan dari PP 50 Tahun 2019. Dalam konteks pembahasan Aspek Pajak Perusahaan Pelayaran yang di maksud disini adalah … Read more

PPh Pasal 15

PPh Pasal 15

         PPh Pasal 15 merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing, selain itu dikenakan juga pada perusahaan pengeboran minyak maupun perusahaan yang menanamkan modal berbentuk BOT, seperti proyek infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol, kereta bawah … Read more

PPN Penyerahan JKP Tertentu

PPN Penyerahan JKP Tertentu

         Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dulu dikenal dengan istilah DPP Nilai lain. Pengusaha kena Pajak tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak … Read more

Pajak atas imbalan Natura/Kenikmatan

         Setelah ditunggu lama (untuk tidak dikatakan sangat lama), akhirnya terbit juga aturan pelaksanaan tentang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang berbentuk natura atau kenikmatan, yaitu PMK No.66 tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023. Sesungguhnya aturan ini merupakan kelanjutan atau pelaksanaan PP No. 55 tahun 2022 sekaligus … Read more

Pendelegasian Wewenang

pendelegasian wewenang

         Tentang Artikel Dinamika imbalan bunga yang menyoroti pendelegasian wewenang yang ditulis rekan Bambang Pratiknyo yang ditulis beberapa waktu lalu sampai sekarang masih sangat relevan dan menarik untuk dikaji, pada paragraf akhir berbunyi : “Akhirnya, pembatasan kriteria mendapatkan imbalan bunga berupa tidak diberikannya imbalan bunga atas porsi jumlah yang dibayar sebelum keberatan barangkali dapat dipertanyakan … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?