Skip to content
BNK Tax Consulting

BNK Tax Consulting

Solusi Pajak Terpercaya, Kontribusi bagi Bangsa

  • Home
  • Services
    • Tax Advisory
    • Tax Compliance service
    • Tax Review service
    • Tax Objection Service
    • Tax Litigation Service
    • Transfer Pricing Doc.
  • Client’s Portofolio
  • Our Firm’s Core Value
  • About us
  • Article
  • Buku Pajak
  • Lowongan Kerja
  • Contact us
  • Privacy Policy

Faktur Pajak

Faktur Pajak Pedagang Eceran

March 29, 2026September 4, 2024 by Nanang Hidayat
Membuat Faktur Pajak Pedagang Eceran
        

PKP Pedagang Eceran membuat faktur pajak untuk Pembeli BKP maupun Penerima JKP, dan arsip penyimpanan data (dapat dalam bentuk media elektronik). PPN yang tercantum dalam faktur pajak ini yang merupakan pajak masukan oleh lawan transaksi tidak dapat dikreditkan.

Categories PPN Tags Faktur Pajak, Faktur Pajak Digunggung, Pedagang Eceran, PER-03/PJ/2022, PER-11/PJ/2022, PPN Leave a comment

Recent Posts

  • gugatan ke PTUN
    Gagal Gugat di PTUN? Inilah Pentingnya Upaya Administratif dalam Sengketa Pajak
    by Suwardi Hasan
    May 5, 2026
    Kasus hukum PT Sekar Bengawan menjadi pelajaran penting bagi setiap wajib pajak. Perusahaan ini mengajukan gugatan ke PTUN atas penolakan pembatalan ketetapan pajak. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Penyebab utamanya adalah absennya upaya administratif sebelum mendaftarkan perkara. Ketentuan ini wajib dipenuhi sesuai UU Administrasi Pemerintahan. Tanpa prosedur ini, hak gugat Anda bisa dianggap prematur.
  • Manfaat PKPU menyelematkan dari ancaman Pailit
    Manfaat PKPU: Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Pailit
    by Suwardi Hasan
    May 4, 2026
    Menghadapi krisis keuangan tentu membutuhkan strategi tepat agar bisnis tetap bertahan. Salah satu langkah hukum terbaik adalah memahami manfaat PKPU bagi keberlangsungan usaha Anda. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini memberikan ruang gerak untuk memperbaiki arus kas. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi utang secara efektif dengan para kreditur. Langkah ini sangat krusial demi menghindari pailit yang bisa menyebabkan likuidasi aset secara paksa. Oleh karena itu, pahami aspek hukum kepailitan agar masa depan perusahaan Anda lebih terjamin.
  • jenis kreditur dalam kepailitan dan hak mendahului
    Jenis Kreditur dalam Kepailitan dan Hak Mendahului
    by Suwardi Hasan
    May 4, 2026
    Dalam dunia kepailitan, dikenal asas Pari Passu Pro Rata Parte, namun asas ini dikecualikan bagi kreditur-kreditur yang memiliki hak istimewa. Berikut adalah urutan prioritas pelunasan utang menurut UU Kepailitan yang diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru:
  • Putusan MK 168 tahun 2023
    Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023
    by Suwardi Hasan
    May 3, 2026
    Latar belakang Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bermula diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kekosongan perlindungan hukum yang dirasakan oleh jutaan pekerja alih daya di seluruh Indonesia. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dianggap memberikan keleluasaan tanpa batas bagi perusahaan untuk menggunakan jasa outsourcing pada hampir seluruh lini pekerjaan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian status kerja serta mengancam kesejahteraan jangka panjang para buruh karena hilangnya sekat antara pekerjaan inti dan penunjang.
  • Permenaker 7 tahun 2026
    PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026 : Aturan Outsourcing Pasca Putusan MK
    by Suwardi Hasan
    May 3, 2026
    Dunia ketenagakerjaan Indonesia kembali mengalami perubahan besar melalui penerbitan PermenNaker Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan para pekerja mengenai kepastian status alih daya atau outsourcing. Pemerintah kini menetapkan batasan jenis pekerjaan yang jauh lebih ketat bagi vendor. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan buruh. Setiap pelaku usaha wajib memahami rincian aturan ini agar terhindar dari sanksi.
  • Mengenal Profesi Aktuaris: Peran Strategis Ahli Risiko di Industri Keuangan
    by Suwardi Hasan
    April 28, 2026
    Profesi aktuaris kini menjadi pilar utama dalam stabilitas industri keuangan modern saat ini. Ahli risiko ini bertugas menghitung probabilitas kejadian masa depan menggunakan ilmu matematika dan statistika. Kehadiran mereka sangat krusial untuk melakukan valuasi finansial pada perusahaan asuransi maupun dana pensiun. Selain itu, tenaga profesional ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang berbasis data akurat. Peningkatan kebutuhan jasa aktuaria menjadikan karier ini salah satu bidang paling menjanjikan di Indonesia.
  • Pelaporan ESG Indonesia
    Mengenal Pelaporan ESG: Standar Pelaporan Akuntansi Keberlanjutan
    by Suwardi Hasan
    April 25, 2026
    Pelaporan ESG Indonesia kini menjadi instrumen krusial bagi perusahaan untuk menunjukkan transparansi kinerja lingkungan. Sebenarnya, regulasi ini adalah perluasan dari standar akuntansi keberlanjutan yang bersifat mandatori. Integrasi data non-keuangan ini sangat penting untuk memitigasi risiko bisnis  (misalnya sektor tambang dan kehutanan dll). Investor global kini menjadikan laporan ini sebagai acuan utama dalam menilai valuasi perusahaan. Pemahaman yang mendalam mengenai kerangka kerja ini akan membantu perusahaan menghindari sengketa hukum.
  • Tekanan Fiskal dan Renstra
    Menghadapi Tekanan Fiskal, DJP Siapkan PPN Jalan Tol & Pajak Karbon
    by Suwardi Hasan
    April 21, 2026
    JAKARTA – Kondisi kesehatan keuangan negara tengah berada di persimpangan jalan. Di tengah peringatan keras para peneliti mengenai potensi merosotnya peringkat utang Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bergerak cepat menyiapkan strategi "sapu jagat" untuk memperkuat pundi-pundi negara.

Most Viewed Posts

  • Dinamika Imbalan Bunga (Bambang Pratiknyo) (419)
  • Urgensi hadirnya UU Konsultan Pajak (Suwardi Hasan) (401)
  • PPN dibebaskan, tidak dipungut (Suwardi Hasan) (390)
  • SPT benar, lengkap dan jelas (Andreas Budiman) (389)
  • Fitur e-Reporting investasi (Suwardi Hasan) (375)

Article Category

  • Akuntansi (1)
  • BPHTB (1)
  • Hukum Admistrasi Negara (2)
  • Hukum Ketenagakerjaan (7)
  • Hukum Perdata (1)
  • Ilmu hukum (1)
  • Kepabeanan dan Cukai (28)
  • Kepailitan (3)
  • Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) (36)
  • Kurs Pajak (4)
  • Opini (13)
  • Pajak Penghasilan (49)
    • PPh Final (11)
    • PPh Pasal 21 (4)
    • PPh Pasal 22 (8)
    • PPh Pasal 23 (7)
    • PPh Pasal 26 (3)
  • PBB (2)
  • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (3)
  • Pengadilan Pajak (14)
  • Peraturan dan Perundangan (20)
    • KUP (4)
    • Pajak Penghasilan (4)
    • PPN (13)
  • Perbankan dan Keuangan (2)
  • Perpajakan Internasional (19)
  • Pidana Pajak (1)
  • PPN dan PPnBM (35)
    • Fasilitas PPN (10)
  • PTUN (1)
  • Serba Serbi (24)
  • Studi Kasus (1)
  • Uncategorized (2)
  • UU HPP (3)

BNK Tax Consulting > The digital Brand of KKP Bhakti Nusantara Konsultama

© 2026 BNK Tax Consulting • Built with GeneratePress
need help?
1
BNKcare
Can we help you?
Open chat