PP 44 tahun 2022

PP 44 tahun 2022 PPN

[post views] Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2022 (PP 44 tahun 2022) Tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). PP 44 tahun 2022 ini adalah penyesuaian pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan … Read more

PMH oleh Pejabat Pajak

Menarik simpulan Pak Arsono ada tindakan/perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pejabat pajak. (baca : artikel sebelumnya : Sanksi bagi Pejabat Administrasi) Namun jika ditinjau dari Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), PMH disini berupa PMH atas Hukum Administratif Yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat/wajib pajak. Jadi bukan PMH/delik pidana. Pejabat Pajak … Read more

Pertukaran Informasi Keuangan

Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pertukaran Informasi Keuangan adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/ atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk: Pertukaran informasi keuangan ini dituangkan dan bentuk Perjanjian Internasional.yang diatur dalam hukum internasional, yang antara … Read more

PP 70/2021 BKP Strategis

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya BKP strategis. BKP strategis seperti anode slime1 dan emas granula2 perlu disesuaikan ketentuan mengenai penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (BKP strategis) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidakdipungut … Read more

PPN dibebaskan, tidak dipungut

pp49/2022 PPN dibebaskan tidak dipungut

PPN dibebaskan dan tidak dipungut diatur dalam PP 49/2022. Aturan ini merupakan konsolidiasi dari beberapa PP sebelumnya. Hal ini sebagai konsekwensi berlakunya UU Cipta kerja dan UU nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Hal ini terkait beberapa perubahan pengaturan objek pajak dan non objek pajak (Pasal 4A UU PPN) serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan … Read more

Taxation in Indonesia

Self-assessment tax system System Taxation in indonesia is a self-assessment. this is system which means that taxpayers are responsible for calculating and reporting their own tax liability to the Directorate General of Taxes (DGT). DGT is a directorate/ department under the Ministry of Finance. Under the self-assessment system, taxpayers are required to file an annual … Read more

Omnibus Law on Job Creation

The Omnibus Law on Job Creation (in Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja or UU Cipta Kerja) is a law passed by the Indonesian government in October 2020. The law is aimed at making it easier for businesses to invest and create jobs by streamlining regulations and simplifying bureaucratic procedures. The law has been controversial, with critics … Read more

UU Cipta kerja klaster KUP

UU Cipta kerja klaster KUP

[post-view] Perubahan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)  terdapat pada UU no  6 tahun 2023 tentang penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 113. Biasa disebut UU Cipta kerja Klaster KUP UU Cipta kerja Klaster KUP pasal 113 merubah ketentuan beberapa pasal yang meliputi : … Read more

UU Cipta kerja klaster PPN

UU Cipta kerja klaster PPN merupakan cuplikan Pasal 112 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar  pada  Selasa, 21 Maret 2023.  “Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu … Read more

UU Cipta kerja klaster PPh

UU Cipta kerja klaster PPh merupakan cuplikan Pasal 111 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar  pada  Selasa, 21 Maret 2023.  “Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?