KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) menganut 2 (dua) sistem pengenaan pajak, yaitu : Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib … Read more
Dengan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) pada tanggal 20 Desember 2022 lalu, beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan telah berubah seperti PPh final 0.5% UMKM. PP 55/2022 ini merupakan turunan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang sudah disahkan dan diundangkan pada 29 Oktober 2021 … Read more
Kementerian keuangan melakukan penyesuaian daftar barang yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 impor dengan menerbitkan PMK NOMOR 41/PMK.010/ 2022 merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Hal ini dikarenakan adanya perubahan … Read more
In Indonesia, income tax is a form of tax that is levied on individuals and companies on their income earned in a given financial year. The tax rate for individuals varies based on their income bracket and is progressive, meaning that the more an individual earns, the higher the tax rate they will pay. For … Read more
Article 26 of Indonesia’s Income Tax Law, also known as Witholding tax Article 26, requires Indonesian withholding agents to withhold tax at source on certain payments made to non-resident taxpayers. The tax is withheld at a rate of 20% on the gross amount of the payment, which is remitted to the Indonesian tax authority. The … Read more
Subjek Pemotong Atas Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Pemerintah, Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT atau Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya kepada WPDN/BUT, dipotong PPh Pasal 23. Pengertian dibayarkan tersebut diatas dalam konteks aturan ini memiliki arti yang luas yaitu ketika disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo pembayarannya itulah apalagi telah dibayarkan, saat … Read more
Melanjutkan artikel PPh Usaha Jasa Konstruksi (UJK), kali ini dibahas mengenai klasifikasi dan tarif UJK berdasarkan PP 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Diagram dibawah memberikan klasifikasi secara sederhana untuk melihat klasifikasi UJK. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a … Read more
Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja ditandai dengan penghapusan IUJK yang sering disebut Sertifikasi Jasa Konstruksi menjadi perizinan berusaha. kemudahan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan proses bisnis. Persyaratan berusaha semula adalah IUJK yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) kini … Read more
Definisi Jasa Konstruksi menurut PP 14/2021 adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi, definisi ini juga sudah selaras dengan Pengaturan yang terdapat dalam PP No. 9/2022. jika dibandingkan dengan Peraturan sebelumnya ini memang sedikit berubah. Adapun Jenis usaha jasa konstruksi memiliki kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa Konsultasi Konstruksi Adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan … Read more
Setiap Perusahaan yang mempekerjakan karyawan dan membayar gaji/ upah wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 kepada otoritas pajak, tulisan ini mengulas mengenai perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, mari langsung saja ikut langkah berikut ini Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, … Read more