KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
Hak Pekerja yang di PHK karena Perusahaan Pailit, dahulu ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) yang saat ini telah dihapus oleh Pasal 81 angka 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak terlalu banyak berubah, kini aturan PHK karena alasan perusahaan pailit tercantum di Pasal 81 angka 42UU Cipta … Read more
The labor law of Indonesia is regulated by Law No. 13 of 2003 on Manpower, also known as the Labor Law. The law outlines the rights and obligations of both employers and employees in Indonesia, and provides a framework for employment relationships and dispute resolution. The labor law of Indonesia has been subject to several … Read more
Subjek Pemotong Atas Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Pemerintah, Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT atau Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya kepada WPDN/BUT, dipotong PPh Pasal 23. Pengertian dibayarkan tersebut diatas dalam konteks aturan ini memiliki arti yang luas yaitu ketika disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo pembayarannya itulah apalagi telah dibayarkan, saat … Read more
Melanjutkan artikel PPh Usaha Jasa Konstruksi (UJK), kali ini dibahas mengenai klasifikasi dan tarif UJK berdasarkan PP 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Diagram dibawah memberikan klasifikasi secara sederhana untuk melihat klasifikasi UJK. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a … Read more
Tulisan ini memfokuskan atas Kompensasi pesangon yang diterima pekerja akibat suatu pemutusan hubungan kerja (PHK). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada Selasa, 21 Maret 2023 minggu lalu … Read more
Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja ditandai dengan penghapusan IUJK yang sering disebut Sertifikasi Jasa Konstruksi menjadi perizinan berusaha. kemudahan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan proses bisnis. Persyaratan berusaha semula adalah IUJK yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) kini … Read more
Definisi Jasa Konstruksi menurut PP 14/2021 adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi, definisi ini juga sudah selaras dengan Pengaturan yang terdapat dalam PP No. 9/2022. jika dibandingkan dengan Peraturan sebelumnya ini memang sedikit berubah. Adapun Jenis usaha jasa konstruksi memiliki kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa Konsultasi Konstruksi Adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan … Read more
Phising adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran kejahataan ini adalah data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (username dan password), dan data finansial seperti informasi kartu kredit, rekening dll. Dari segi etimologi, kata Phising berasal dari kata fishing yang artinya memancing, wah memancing di air keruh nih orang, … Read more
Yuk mengenal Lembaga National Single Window (LNSW). lembaga ini merupakan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang mempunyai tugas Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala dan beberapa direktorat dibawahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78 /pmk.01/2022 tentang organisasi dan tata kerja lembaga national … Read more
Setiap Perusahaan yang mempekerjakan karyawan dan membayar gaji/ upah wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 kepada otoritas pajak, tulisan ini mengulas mengenai perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, mari langsung saja ikut langkah berikut ini Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, … Read more