KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
UU Cipta kerja klaster PPh merupakan cuplikan Pasal 111 dari UU No.6 tahun 2023. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU No 6 tahun 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada Selasa, 21 Maret 2023. “Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu … Read more
The AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) is a free trade agreement between the ten member countries of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Australia, and New Zealand. It was signed in February 2009 and entered into force in January 2010. The AANZFTA is a comprehensive agreement covering trade in goods, services, and investment. It … Read more
Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Tarif Preferensi dalam konteks ini adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam … Read more
Kementerian keuangan melakukan penyesuaian daftar barang yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 impor dengan menerbitkan PMK NOMOR 41/PMK.010/ 2022 merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Hal ini dikarenakan adanya perubahan … Read more
In Indonesia, income tax is a form of tax that is levied on individuals and companies on their income earned in a given financial year. The tax rate for individuals varies based on their income bracket and is progressive, meaning that the more an individual earns, the higher the tax rate they will pay. For … Read more
In Indonesia, objection tax is also known as keberatan atas sengketa pajak. This refers to the tax that must be paid by taxpayers who file an objection to a tax assessment issued by the tax authorities. If a taxpayer disagrees with the tax assessment made by the tax authorities, they have the right to file … Read more
MLI stands for “Multilateral Instrument,” which is The Multilateral Convention developed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to implement measures to prevent base erosion and profit shifting (BEPS) in international tax. The MLI allows countries to quickly modify their existing bilateral tax treaties to incorporate the measures developed under the BEPS project, … Read more
Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Banding … Read more
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap / incracht. namun demikian Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan PK … Read more
Article 26 of Indonesia’s Income Tax Law, also known as Witholding tax Article 26, requires Indonesian withholding agents to withhold tax at source on certain payments made to non-resident taxpayers. The tax is withheld at a rate of 20% on the gross amount of the payment, which is remitted to the Indonesian tax authority. The … Read more