KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) atau juga yang dikenal dengan istilah tax treaty merupakan perjanjian bilateral antara kedua negara yang menyepakati membagi hak-hak pemajakan bagi suatu penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha cross border. A. Tahap penerapan P3B B Covered Person Subjek Pajak dapat berupa orang pribadi (individual), badan (company) yang dapat terdiri dari … Read more
Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. A. Ruang lingkup dan Kriteria Pemeriksaan (PMK 184/2015) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan … Read more
Tata Cara Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar diatur dalam PMK nomor 61 tahun 2023. Dalam penagihan pajak tidak terlepas dari petugas juru sita pajak. Wajib pajak yang mempunyai utang pajak kepada pemerintah harus paham bagaimana tatacara penagihan ini dijalankan yang dapat saja berujung pada penyanderaan. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan … Read more
Tindak Pidana Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-Undang Bea Meterai (Bea Materai), Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Undang Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AIK). A. Ringkasan … Read more
PPN Jasa Keagamaan diatur dalam PMK 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN ini merupakan pelaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM s.t.d.t.d. dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas … Read more
Pembagian Hukum menurut sumbernya dapat dibagi menjadi 4 bagian: Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya UUD 1945, UU, PerPres dll Hukum Adat, hukum kebiasaan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui … Read more
A. Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan yang Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (2) UUD 1945 (Perubahan ke-3 UUD 1945 tgl 9 Nop 2001) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan … Read more
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Klasifisikasi PBB secara garis besar dapat dibedakan menjadi PBB Perdesaan dan Perkotaan dan dan PBB kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, … Read more
Dalam era digital Sekretariat Pengadilan Pajak, selaku organisasi yang memberikan dukungan administrasi bagi Pengadilan Pajak turut pula melakukan pengembangan sistem informasi di Pengadilan Pajak atau yang disebut dengan e-Tax Court. E-Tax Court adalah sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses … Read more
Biaya Promosi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Pengaturan biaya promosi dan penjualan yang dapat diakui secara fiskal diatur dalam PMK No.104/PMK.03/2009 yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK No.2/PMK.03/2010. A. Biaya Promosi Era … Read more