KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Tax Evation Prevention The Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act (IGA for FATCA) is a bilateral agreement between the United States and foreign governments to facilitate the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). FATCA is a US tax law that requires foreign financial institutions (FFIs) to report information about … Read more
MCAA The Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA) is a framework for the automatic exchange of information (AEoI) abetween tax authorities of different countries. The MCAA was developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in 2014 as part of the Common Reporting Standard (CRS) initiative. … Read more
GAAR stands for General Anti-Avoidance Rule. It is a set of rules or provisions that give the tax authorities the power to deny tax benefits obtained by taxpayers through abusive tax arrangements. GAAR is designed to prevent taxpayers from exploiting loopholes or gaps in the tax laws to avoid paying taxes. The objective of … Read more
Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya BKP strategis. BKP strategis seperti anode slime1 dan emas granula2 perlu disesuaikan ketentuan mengenai penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (BKP strategis) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai … Read more
PPN dibebaskan dan tidak dipungut diatur dalam PP 49/2022. Aturan ini merupakan konsolidiasi dari beberapa PP sebelumnya. Hal ini sebagai konsekwensi berlakunya UU Cipta kerja dan UU nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Hal ini terkait beberapa perubahan pengaturan objek pajak dan non objek pajak (Pasal 4A UU PPN) serta pemberian kemudahan di bidang … Read more
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2023 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 11 APRIL 2023 Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka … Read more
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) menganut 2 (dua) sistem pengenaan pajak, yaitu : Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini … Read more
Dengan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) pada tanggal 20 Desember 2022 lalu, beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan telah berubah seperti PPh final 0.5% UMKM. PP 55/2022 ini merupakan turunan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang sudah disahkan dan diundangkan pada 29 Oktober … Read more
The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, commonly referred to as the “OECD Transfer Pricing Guidelines,”. It’s provide guidance on the application of the arm’s length principle for transfer pricing purposes. The arm’s length principle is the internationally accepted standard for determining transfer prices between related parties, such as subsidiaries … Read more
Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) terdiri dari tiga hal utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Perdagangan barang bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menanganai hambatan non tarif, sedangkan dalam perdagangan jasa, FTA berusaha untuk menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. Dalam hal … Read more