Pengadilan Pajak

Gugatan atas SKPKB

by
Gugatan atas SKPKB
        

Wajib Pajak memenangkan gugatan melawan DJP terkait penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB).  Gugatan  diajukan ke PN atas SKPKB baru diketahui dikemudian hari oleh Wajib Pajak. Hal ini tertuang dalam putusan MA RI No. 2490/K/Pdt/2016 yang menolak kasasi DJP.

Banding atas SPKTNP Bea Cukai di Pengadilan Pajak

by
pengadilan pajak
        

Banding atas SPKTNP Bea Cukai memerlukan ketelitian dalam administrasi pabean seringkali menjadi titik krusial.  Baru-baru ini, sebuah putusan penting keluar dari Pengadilan Pajak yang memberikan perlindungan hukum nyata bagi pelaku usaha. Dalam perkara Nomor PUT-002761.47/2025/PP/M.XIXB Tahun 2026,

Sengketa Pajak: Surat Keterangan Asal

by
Sengketa Surat Keterangan Asal
        

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001916.47/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2025 ini merupakan hasil pemeriksaan dan pemutusan sengketa pajak (Surat Keterangan Asal) tingkat pertama dan terakhir yang dilakukan secara elektronik dengan Pihak yang Bersengketa PT INDONESIA NIPPON STEEL PIPE selaku pemohon banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Suwardi Hasan, S.H., S.E., M.Ak., CA

Sengketa Pajak: Secondary Adjustment

by
        

Secondary Adjustment  adalah konsekuensi lanjutan setelah dilakukannya penyesuaian utama (primary adjustment). Penyesuaian atas transaksi yang dianggap tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman. Berikut di ulas secara singkat mengenai sengketa Pajak berupa secondary adjusment.

Sengketa Pajak : Primary adjustment

by
        

Primary Adjustment adalah koreksi pertama yang dilakukan oleh otoritas pajak  terhadap harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini terjadi ketika otoritas pajak menilai bahwa harga transfer yang ditetapkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. (Arm’s Length Principle/ALP). Akibatnya, otoritas pajak mengubah (menaikkan atau menurunkan) nilai transaksi tersebut untuk … Read more

Pembuktian Sidang di Peradilan Pajak

by
alat bukti
        

Sahnya suatu pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur di pasal 76 UU PP. Jadi yang menjadi perhatian oleh para pihak adalah minimal dua alat bukti yang diperlukan untuk kekuatan sahnya suatu pembuktian. Unus tetis Nullus Tetis yang artinya satu alat bukti bukan bukti.

PP Nomor 9 Tahun 2021

by
        

PP Nomor 9 Tahun 2021 merupakan Pelaksanaan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 9 Tahun 2021  tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha telah diundangkan tanggal 2 Februari 2021. PP ini menyempurnakan beberapa PP yang tekait dengan PPN, PPh dan KUP yaitu: Batang … Read more

Seputar Pengadilan Pajak

by
seputar pengadilan Pajak
        

Sebagai Badan Peradilan yang Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (2) UUD 1945 (Perubahan ke-3 UUD 1945 tgl 9 Nop 2001) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)