KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001916.47/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2025 ini merupakan hasil pemeriksaan dan putusan sengketa pajak (Surat Keterangan Asal) tingkat pertama dan terakhir yang dilakukan secara elektronik dengan Pihak yang Bersengketa PT INDONESIA NIPPON STEEL PIPE selaku pemohon banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Suwardi Hasan, S.H., S.E., M.Ak., CA dengan pihak DIREKTUR JENDERAL BEA DAN … Read more
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003819.13/2024/PP/M.IVB Tahun 2025. Tentang secondary adjustment berupa constructive dividen Yang diajukan oleh PT NISSHO INDUSTRY INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Suwardi Hasan, S.H., S.E., M.Ak., CA seorang advokat dan Konsultan Pajak dari Kantor Konsultan Pajak Firma Bhakti Nusantara Konsultama, melawan Direktur Jenderal Pajak (Terbanding) dengan Putusan Akhir: Pengadilan … Read more
A. Latar Belakang Sengketa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003818.15/2024/PP/M.IVB Tahun 2025 ini memutus sengketa pajak antara PT NISSHO INDUSTRY INDONESIA (Pemohon Banding) yang diwakili oleh kuasa Hukumnya Suwardi Hasan, S.H., S.E., M.Ak., CA seorang advokat dan Konsultan Pajak dari Kantor Konsultan Pajak Firma Bhakti Nusantara Konsultama, melawan Direktur Jenderal Pajak (Terbanding). Sengketa ini diajukan pada … Read more
Sahnya suatu pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur di pasal 76 UU PP. Jadi yang menjadi perhatian oleh para pihak adalah minimal dua alat bukti yang diperlukan untuk kekuatan sahnya suatu pembuktian. Unus tetis Nullus Tetis yang artinya satu alat bukti bukan bukti.
PP Nomor 9 Tahun 2021 merupakan Pelaksanaan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha telah diundangkan tanggal 2 Februari 2021. PP ini menyempurnakan beberapa PP yang tekait dengan PPN, PPh dan KUP yaitu: Batang … Read more
A. Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan yang Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (2) UUD 1945 (Perubahan ke-3 UUD 1945 tgl 9 Nop 2001) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh … Read more
Dalam era digital Sekretariat Pengadilan Pajak, selaku organisasi yang memberikan dukungan administrasi bagi Pengadilan Pajak turut pula melakukan pengembangan sistem informasi di Pengadilan Pajak atau yang disebut dengan e-Tax Court. E-Tax Court adalah sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa … Read more
Gugatan Pajak diatur dalam UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), UU KUP dan PPSP. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tulisan ini menekankan pembahasan mengenai ketentuan formal … Read more
Tulisan ini, diilhami oleh kejadian di sekitar kita selaku praktisi perpajakan yang bertanggung-jawab dan berusaha bertindak professional. Tidak semua Wajib Pajak bertindak melawan hukum seperti menggelumbungkan biaya dan menyembunyikan peredaran usaha. Namun kita mesti mengakui bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sinilah kita hadir membimbing mereka yang membutuhkan. … Read more
