KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
Suwardi Hasan 
Kebijakan “gratis” PPN atas Pembelian Rumah merupakan insentif dari Pemerintah yang dikenal dengan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak Maksimal dua Milyar (Rp 2 Miliar) yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak 5 Miliar. Contoh1 : Tuan A membeli rumah seharga 6 Miliar. atas transaksi tersebut Tn. A … Read more
Imbalan bunga pajak diatur dalam PMK 18 Tahun 2021 Pasal 83. Pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak merupakan keseimbangan hak yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Bagi anda yang mengajukan keberatan, banding, PK yang mana sebelumnya SPT WP menyatakan Lebih bayar dan pada pembahasan akhir WP masih menyatakan Lebih bayar, bilamana kelak diputus dan dimenangkan, … Read more
Suatu lompatan besar modernisasi sistem Administrasi Perpajakan yang telah dibangun oleh DJP yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (Core Tax). Core tax merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan … Read more
Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) atau juga yang dikenal dengan istilah tax treaty merupakan perjanjian bilateral antara kedua negara yang menyepakati membagi hak-hak pemajakan bagi suatu penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha cross border. A. Tahap penerapan P3B B Covered Person Subjek Pajak dapat berupa orang pribadi (individual), badan (company) yang dapat terdiri dari badan … Read more
Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. A. Ruang lingkup dan Kriteria Pemeriksaan (PMK 184/2015) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban … Read more
Tata Cara Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar diatur dalam PMK nomor 61 tahun 2023. Dalam penagihan pajak tidak terlepas dari petugas juru sita pajak. Wajib pajak yang mempunyai utang pajak kepada pemerintah harus paham bagaimana tatacara penagihan ini dijalankan yang dapat saja berujung pada penyanderaan. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan … Read more
Tindak Pidana Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-Undang Bea Meterai (Bea Materai), Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Undang Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AIK). A. Ringkasan Ruang … Read more
PPN Jasa Keagamaan diatur dalam PMK 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN ini merupakan pelaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM s.t.d.t.d. dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang … Read more
Pembagian Hukum menurut sumbernya dapat dibagi menjadi 4 bagian: Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya UUD 1945, UU, PerPres dll Hukum Adat, hukum kebiasaan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh … Read more
A. Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan yang Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (2) UUD 1945 (Perubahan ke-3 UUD 1945 tgl 9 Nop 2001) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh … Read more