Suwardi Hasan

Suwardi Hasan, adalah seorang Advokat dan Konsultan Pajak, menyelesaikan S1 Jurusan Managemen Informatika, Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusarantara (d/h STMIK Bina Nusantara), S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Borobudur Jakarta, S1 Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta, PPAk. dan Magister Akuntasi (MAKSI) Universitas Indonesia

Banding atas SPKTNP Bea Cukai di Pengadilan Pajak

by
pengadilan pajak
        

Banding atas SPKTNP Bea Cukai memerlukan ketelitian dalam administrasi pabean seringkali menjadi titik krusial.  Baru-baru ini, sebuah putusan penting keluar dari Pengadilan Pajak yang memberikan perlindungan hukum nyata bagi pelaku usaha. Dalam perkara Nomor PUT-002761.47/2025/PP/M.XIXB Tahun 2026,

Sengketa Pajak: Surat Keterangan Asal

by
Sengketa Surat Keterangan Asal
        

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001916.47/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2025 ini merupakan hasil pemeriksaan dan pemutusan sengketa pajak (Surat Keterangan Asal) tingkat pertama dan terakhir yang dilakukan secara elektronik dengan Pihak yang Bersengketa PT INDONESIA NIPPON STEEL PIPE selaku pemohon banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Suwardi Hasan, S.H., S.E., M.Ak., CA

Sengketa Pajak: Secondary Adjustment

by
        

Secondary Adjustment  adalah konsekuensi lanjutan setelah dilakukannya penyesuaian utama (primary adjustment). Penyesuaian atas transaksi yang dianggap tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman. Berikut di ulas secara singkat mengenai sengketa Pajak berupa secondary adjusment.

Sengketa Pajak : Primary adjustment

by
        

Primary Adjustment adalah koreksi pertama yang dilakukan oleh otoritas pajak  terhadap harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini terjadi ketika otoritas pajak menilai bahwa harga transfer yang ditetapkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. (Arm’s Length Principle/ALP). Akibatnya, otoritas pajak mengubah (menaikkan atau menurunkan) nilai transaksi tersebut untuk … Read more

Mengenal Prosedur Penagihan Pajak: Dari Surat Teguran hingga Surat Paksa

by
Penagihan Pajak
        

Penagihan Pajak seringkali menjadi momen yang “mendebarkan” bagi wajib pajak, namun sebenarnya proses ini memiliki prosedur yang sangat teratur dan kaku untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai regulasi, praktik, dan tahapan penagihan pajak di Indonesia. Regulasi dan Dasar Hukum Penagihan pajak Di Indonesia, payung hukum utama yang mengatur proses ini … Read more

Apa itu NITKU?

by
        

Tulisan ini merupakan tulisan Deanova Sabila, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan judul “Mengengal NITKU, Pengganti NPWP Cabang?” Sebagai tanda pengenal dalam menjalankan kewajiban perpajakan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disingkat NPWP adalah hal pertama yang harus Anda perhatikan. NPWP digunakan dalam melaksanakan berbagai hak dan kewajiban perpajakan ataupun kebutuhan administratif lain selain yang … Read more

Kuasa dalam Aplikasi Coretax

by
coretax
        

Topik mengenai Coretax masih aktual untuk dibicarakan, khususnya mengenai kendala dalam mengakses system coretax. Kendala tersebut berupa masih adanya webpage/form yang error ketika diakses, lambatnya ketika aplikasi di akses.  Kesemua permasalahan ini tentunya sudah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sebagian sudah di tindaklanjuti. Aturan akses Coretax Pengurus Perusahaan (direktur) merupakan “super user” yang … Read more