Seputar Hukum Pidana Pajak dalam UU HPP

by
        

         Berikut update Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengenai Penegakan hukum pidana pajak  dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara dilakukan dengan menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. dalam tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak … Read more

Seputar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

by
        

         Ruang Lingkup dan Pemberlakuan: Kuasa Wajib Pajak. Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat Pajak atas natura dan/atau kenikamatan. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan … Read more

Debt Equity Ratio

by
        

         Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham, besarnya biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan Perbandingan Antara Utang dan Modal. Biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak  tersebut meliputi: … Read more

Pembatalan SKP

by
        

        WP OP  Tn. X Pengusaha dengan Penghasilan Bruto Tertentu menerima SKPKB PPh Final atas Penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai PenghasilanTertanggal 12 Agustus 2019.  Setelah berkonsultasi diketahui bahwa Tn. X  tidak mengikuti Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak), dan Tn X belum melaporkan SPT tahun 2015. Fiskus Menemukan data berupa harta yang … Read more

Objek dan syarat pengajuan Keberatan Bea dan Cukai

by
        

         Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai mengenai : Surat Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sedikitnya harus memehui syarat :

Keberatan kepabeanan dan cukai

by
        

        Mulai 1 Januari 2023 pengajuan keberatan kepabeanan dan cukai diwajibkan disampaikan secara elektronik Pengajuan keberatan bea cukai wajib online ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang mengubah PMK No. 51/2017. Berikut bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK 136/2022: “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat … Read more

Golf objek PPh Pasal 21

by
        

         Dalam UU HPP Terdapat pengaturan kembali Fringe Benefit, di mana dalam pasal ini pemberian dalam bentuk natura dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai (Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 UU HPP). Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima: Namun Kementerian Keuangan memastikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan mendefinisikan aturan turunan … Read more

Open chat
1
need help?
BNKcare
Can we help you?