Putusan MK: Mengapa Konstitusional Bersyarat Itu Penting?

Post Views: 5

Mahkamah Konstitusi sering mengeluarkan putusan unik. Salah satunya adalah putusan Konstitusional Bersyarat. Istilah ini mungkin terdengar teknis bagi sebagian orang. Namun, maknanya sangat mendalam bagi sistem hukum kita. Putusan ini menjaga keseimbangan antara aturan dan hak warga. Tanpanya, sebuah undang-undang bisa kehilangan arah fungsinya.

Apa itu Konstitusional Bersyarat?

Dalam dunia hukum, khususnya di Mahkamah Konstitusi, putusan Konstitusional Bersyarat terjadi ketika sebuah pasal dinyatakan tetap konstitusional (berlaku), asalkan dipahami atau dilaksanakan sesuai dengan syarat (tafsiran) yang ditetapkan oleh MK. Jika syarat atau tafsiran tersebut tidak dipenuhi, maka pasal tersebut menjadi Inkonstitusional (bertentangan dengan UUD 1945).

Secara sederhana, Konstitusional Bersyarat berarti sebuah pasal tetap berlaku. Namun, pasal tersebut harus dijalankan dengan syarat tertentu. Jika syarat itu diabaikan, maka pasal tersebut menjadi tidak sah. MK menggunakan cara ini untuk menghindari kekosongan hukum. Tujuannya adalah memastikan setiap norma memiliki batasan yang jelas. Hal ini sangat krusial demi menjaga Kepastian Hukum di Indonesia.

Contoh Kasus Uji Materi pasal 36 Ayat (1) KUHAP

Berdasarkan rilis resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait perkara tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Melalui Putusan Nomor 109/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 36 ayat (1) KUHAP adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Hal ini berarti pasal tersebut tetap berlaku asalkan dimaknai sesuai dengan tambahan norma dari MK.

Bedah Kasus

Mari kita lihat struktur permohonan tersebut untuk melihat “syarat”-nya:

Objek: Pasal 36 ayat (1) KUHAP.
Status yang diminta: “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”.
Syaratnya (Tafsirannya): “…sepanjang tidak dimaknai ‘serta salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada Saksi dalam waktu seketika.’“

Logikanya begini:

Jika pasal tersebut dimaknai bahwa saksi berhak langsung menerima salinan BAP, maka pasal itu Sah (Konstitusional).
Jika pasal tersebut tidak memberikan hak salinan BAP kepada saksi, maka pasal itu Batal (Inkonstitusional).

Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari putusan tersebut:

1. Perubahan Makna Pasal

Mahkamah menyatakan Pasal 36 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Saksi yang diperiksa dapat didampingi oleh advokat atau orang lain yang disepakati oleh Saksi, dan salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada Saksi segera setelah pemeriksaan selesai.”

2. Hak Baru untuk Saksi

Dengan putusan ini, saksi kini memiliki dua hak konstitusional baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 36 KUHAP:

- Hak Pendampingan: Saksi boleh didampingi advokat atau pihak lain saat diperiksa.
- Hak Atas Salinan BAP: Penyidik wajib memberikan salinan BAP kepada saksi segera setelah pemeriksaan berakhir.

3. Alasan Mahkamah Mengabulkan

Mahkamah berpendapat bahwa selama ini saksi sering berada dalam posisi rentan. Tanpa salinan BAP, saksi sulit memastikan apakah keterangannya dicatat dengan benar oleh penyidik. Pemberian salinan BAP secara seketika dianggap sebagai perwujudan prinsip transparansi dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

4. Status Konstitusional Bersyarat

Permohonan ini dikabulkan secara bersyarat. Artinya, Pasal 36 ayat (1) KUHAP tidak “mati” atau dihapus. Pasal tersebut tetap ada di dalam KUHAP, namun cara menjalankannya wajib menyertakan kewajiban memberikan salinan BAP kepada saksi. Jika aparat tidak memberikannya, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum dan konstitusi.

Putusan ini merupakan terobosan besar karena menyamakan kedudukan saksi dengan tersangka dalam hal hak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.

Perbedaan dengan Inkonstitusional Bersyarat

Sebagai tambahan agar tidak tertukar, ada juga istilah lawannya:

Konstitusional Bersyarat: Pasal itu HIDUP, asal dimaknai A.
Inkonstitusional Bersyarat: Pasal itu MATI/BATAL, kecuali jika dimaknai B.

Dalam contoh Pemohon meminta pasal tersebut tetap ada namun dengan “makna tambahan”, maka itu adalah upaya mendorong lahirnya ketetapan Konstitusional Bersyarat.

Konsekuensi Jika Pasal Menjadi “Mati” (Inkonstitusional)

1. Terjadinya Kekosongan Hukum (Legal Vacuum)

Jika Pasal 36 ayat (1) KUHAP dibatalkan sepenuhnya tanpa ada norma pengganti, maka prosedur formal pemeriksaan saksi kehilangan pijakan legalitasnya. Hal ini akan menyulitkan penyidik karena tidak ada lagi panduan baku yang mengatur teknis pemeriksaan saksi, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum pidana.

2. Risiko Maladministrasi dan Kesewenang-wenangan

Tanpa aturan yang jelas, standar pemberian salinan BAP akan menjadi sangat subjektif.

Ketidakjelasan: Penyidik bisa saja menafsirkan sendiri kapan salinan boleh diberikan.
Dampak: Hal ini membuka celah terjadinya negosiasi atau perlakuan yang berbeda antarinstansi (diskriminasi hukum), yang sangat bertentangan dengan prinsip equality before the law.

3. Gugatan Praperadilan Akan Membludak

Jika pasal tersebut dianggap konstitusional bersyarat namun penyidik mengabaikannya, maka tindakan penyidik menjadi cacat hukum.

Para saksi atau penasihat hukumnya dapat menjadikan hal ini sebagai alasan untuk melakukan upaya hukum (seperti Praperadilan) terhadap keabsahan prosedur penyidikan.
Hasilnya, proses perkara pokok bisa terhambat hanya karena masalah administratif (penyerahan salinan BAP).

Jadi jika MK langsung mematikan sebuah pasal Konsekuensinya bisa memicu kekacauan prosedur di lapangan. Penegak hukum mungkin kehilangan dasar bertindak yang legal. Putusan MK yang bersifat bersyarat mencegah risiko tersebut terjadi. MK memilih untuk memperbaiki isi pasal daripada menghapusnya. Strategi ini menjaga stabilitas hukum di tengah masyarakat kita.

Mengapa MK Menggunakan Amar “Bersyarat”?

Untuk menghindari kekacauan di atas, MK biasanya lebih memilih amar Konstitusional Bersyarat daripada langsung mematikan pasal tersebut.

Dengan menyatakan “Konstitusional Bersyarat”, MK sebenarnya sedang melakukan “legislasi positif”:

Menyelamatkan Pasal: Pasal tetap hidup agar tidak ada kekosongan hukum.
Menambahkan Hak Baru: MK “memaksa” norma baru ke dalam pasal tersebut (dalam hal ini, kewajiban memberikan salinan BAP seketika).
Memberikan Kepastian: Penegak hukum tetap punya dasar untuk memeriksa saksi, namun mereka sekarang wajib memberikan salinan BAP. Jika tidak diberikan, tindakan mereka bisa digugat melalui Praperadilan karena dianggap melanggar prosedur yang konstitusional.

Kesimpulan

Bagi praktisi hukum, memahami konsep ini adalah sebuah kewajiban. Artikel di blog ini akan terus mengulas isu serupa. Pemahaman yang baik membantu kita menuntut hak secara tepat. Mari kita terus belajar demi hukum yang lebih transparan. Keadilan harus tegak melalui prosedur yang benar dan jelas.