Dunia perpajakan Indonesia memasuki babak baru yang lebih ketat. Melalui PMK Nomor 8 Tahun 2026, PMK 8/2026 . Pemerintah resmi merevisi aturan lama (PMK 228/2017) untuk memastikan tidak ada lagi data transaksi atau kepemilikan aset yang bersembunyi di balik “kerahasiaan” profesi.
1. Perubahan Fundamental: Target Data yang Lebih Spesifik
Jika pada aturan sebelumnya fokus hanya pada data keuangan umum, PMK 8/2026 melakukan perluasan signifikan pada PMK 8/2026:
Poin Penjelasan: Kini, data tidak hanya datang dari perbankan atau lembaga keuangan formal, tetapi juga merambah ke Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Perubahan ini secara khusus menyasar data identitas klien dan jenis jasa yang diberikan oleh para konsultan pajak.
- PMK 8/2026 memperketat timeline pelaporan. Data harus masuk secara periodik dan terstruktur agar mesin pengolah data DJP dapat langsung melakukan profiling risiko secara otomatis.
2. Kewajiban Pelaporan Konsultan Pajak
Salah satu “kejutan” dalam batang tubuh aturan ini adalah penegasan posisi konsultan pajak sebagai penyedia data rutin.
Poin Penjelasan: Selama ini, hubungan konsultan dan klien sering dianggap sebagai area privat. Namun, PMK ini mewajibkan konsultan pajak melaporkan daftar klien secara periodik. Tujuannya jelas: DJP ingin memastikan bahwa saran perpajakan yang diberikan selaras dengan kepatuhan hukum, bukan cara untuk menyembunyikan objek pajak.
- Perubahan pada lampiran PMK ini memperinci jenis data yang harus diserahkan. Jika dulu hanya data aset, sekarang mencakup data aktivitas jasa. Artinya, jika seorang klien menggunakan jasa perencanaan pajak (tax planning), data tersebut kini masuk dalam radar pemantauan.
3. Penambahan Entitas Pelapor (Update pada Daftar ILAP)
Batang tubuh PMK ini memperbarui daftar entitas yang wajib menyerahkan data secara otomatis dan rutin kepada DJP.
Poin Penjelasan: Masuknya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSK) sebagai pihak pelapor menunjukkan bahwa pemerintah ingin menyinkronkan data stabilitas sektor keuangan dengan basis data perpajakan. Jika ada aliran dana besar yang terdeteksi di sistem keuangan, DJP akan langsung mengetahuinya.
4. Tata Cara Penyampaian Data yang Lebih Digital
Perubahan juga menyentuh aspek teknis penyampaian data yang kini diwajibkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Poin Penjelasan: Hal ini untuk meminimalisir kesalahan manusia (human error) dan mempercepat proses pengolahan data menggunakan AI milik DJP. Dengan data yang masuk secara real-time, potensi pemeriksaan pajak menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
5. Perbandingan antara PMK 228/2017 (Aturan Lama) dengan PMK 8/2026 (Aturan Baru):
| Komponen Perubahan | PMK 228/PMK.03/2017 | PMK 8 Tahun 2026 |
| Cakupan Subjek Pelapor (ILAP) | Terbatas pada instansi pemerintah dan lembaga keuangan tertentu yang sudah terdaftar. | Sangat Luas. Menambahkan asosiasi profesi dan pihak ketiga lainnya, termasuk Konsultan Pajak sebagai subjek pelapor rutin. |
| Kewajiban Konsultan Pajak | Hanya melaporkan SPT Tahunan dan data administratif sebagai wajib pajak atau kuasa hukum di pengadilan. | Wajib menyampaikan data rincian klien, jenis jasa yang diberikan, serta skema transaksi yang ditangani secara rutin ke DJP. |
| Konektivitas Data (DJSK) | Hubungan data dengan sektor keuangan bersifat koordinatif atau berdasarkan permintaan khusus. | Otomatisasi. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSK) kini menjadi pemasok data rutin ke sistem DJP. |
| Metode Penyampaian | Bisa dilakukan secara manual atau elektronik (CD/Flashdisk) dengan protokol standar. | Full Digital Integrity. Wajib melalui portal terintegrasi (sering dikaitkan dengan ekosistem Coretax) dengan enkripsi tingkat tinggi. |
| Detail Data Klien | Data klien bersifat rahasia kecuali dalam proses pemeriksaan/penyidikan pajak khusus. | Transparansi sejak awal. Identitas klien (NIK/NPWP) dan keterhubungannya dengan konsultan menjadi data terbuka bagi otoritas sejak masa pelaporan. |
Prosedur Penyampaian Laporan
- Subjek Pelapor Secara Umum: Kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Pasal ini menyebutkan bahwa subjek pelapor terdiri dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Konsultan Pajak termasuk ke dalam kategori “pihak lain”
- Permintaan Data Langsung: Selain pelaporan rutin, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menghimpun data secara langsung melalui surat permintaan data kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (termasuk konsultan pajak jika diperlukan) sesuai dengan Pasal 5B ayat (1) dan (3)
- Pelaporan Data Konsultan Pajak dalam Lampiran: Dalam rincian jenis data (Lampiran), pihak yang secara spesifik menjadi pelapor (ILAP) atas informasi konsultan pajak adalah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJPSSK) di bawah Kementerian Keuangan. DJPSSK wajib menyampaikan data mengenai konsultan pajak kepada DJP, yang meliputi:
- Data profil konsultan pajak, seperti nama, NPWP, alamat, tingkat sertifikat, dan nomor kartu izin praktik
- Laporan Tahunan Konsultan Pajak
- Data Laporan Tahunan Detail Klien Konsultan Pajak, yang mencakup informasi detail mengenai klien yang ditangani
Kesimpulan
Konsultan pajak adalah subjek pelapor di bawah kategori “pihak lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Namun, dalam prosedur penyampaian data rutin yang tercantum di Lampiran, data mereka dikelola dan disampaikan oleh DJPSSK.
PMK 8/2026 memperkuat wewenang DJP untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak melalui data pihak ketiga, terutama dengan mewajibkan konsultan pajak melaporkan daftar klien dan aktivitasnya secara rutin. Ini adalah langkah pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan penerimaan negara dari sektor pajak.
Baca Juga : Aspek Pajak KSO