KKP Bhakti Nusantara Konsultama
Tax Consulting Firm
[post views] Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; Bumi yang berada di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara meliputi: a. Permukaan Bumi Onshore; b. Permukaan Bumi Offshore; dan/ atau c. tubuh bumi. Kawasan pertambangan mineral atau batubara tersebut diatas meliputi: … Read more
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya. disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha pertambangan. Usaha pertambangan adalah “Kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.” (UU No. 4/2009 s.t.d.d. UU No. 3/2020) … Read more
Pendahuluan Dalam suatu media online baru-baru ini muncul berita penolakan dikenakannya PPN atas IPL Apartemen-Rusun dikenakan PPN yang disuarakan oleh Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) (https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925144815-4-574517/penghuni-tolak-ipl-rusun-apartemen-kena-ppn-11-dasar-hukumnya-ini). Apakah Iuran Pemeliharaan Lingkungan ( IPL) yang dibayar merupakan objek PPN sehingga wajib dipungut oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) ? pertanyaan ini yang menjadi … Read more
Dalam kesempatan ini penulis akan membahas mengenai Aspek PPh yaitu pengenaan Pajak pembelian software dan tentu ini sering dikaitkan dengan hak cipta sebagai intangible asset dan yang langsung spontan terpikirkan adalah pembayaran royalti dan merupakan objek PPh Pasal 23/26, apakah selalu demikian? Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang diharapkan dapat memberikan … Read more
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 37/KM.10/KF.4/2024TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SEPTEMBER 2024SAMPAI DENGAN 10 SEPTEMBER 2024 Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka nilai kurs yang digunakan sebagai … Read more
Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut PPN atas BKP/JKP dengan menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan PER-03/PJ/2022 stdd PER-11/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, salah satunya adalah Pedagang Eceran. Pedagang Eceran merupakan perorangan maupun badan usaha yang menjual secara langsung kepada konsumen akhir. Pedagang eceran yang dimaksud tidak ditentukan berdasarkan … Read more
A. Pendahuluan Aspek Pajak Saham Bonus merupakan hal yang jarang didiskusikan oleh karenanya menjadi perbincangan menarik bagi kalangan Konsultan Pajak. Saham Bonus, dividen kas, dividen saham merupakan bentuk apresiasi dan strategi menarik minat bagi investor di Pasar modal khususnya, emiten lazim melakukan corporate action berupa pembagian dividen kepada pemegang saham. Bahkan dividen dipersepsikan merupakan … Read more
PENDAHULUAN Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga pencatatannya dapat mencerminkan nilai aset sekarang. Hal tersebut biasanya dilakukan ketika aset tetap mengalami perubahan sigifikan nilai di pasaran. Pasalnya, kenaikan atau penurunan nilai ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revaluasi agar informasi laporan keuangan menjadi … Read more
Mendirikan usaha atau menambah modal usaha, hal yang pasti dilakukan adalah melakukan penyetoran modal. Penyetoran modal dapat dilakukan berupa uang atau berupa barang misalnya tanah/bangunan, mesin, peralatan dan lain sebagai yang istilahnya dikenal imbreng Imbreng adalah penyertaan modal dalam bentuk selain uang kedalam suatu badan usaha. Dalam UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan terbatas Pasal … Read more
PP Nomor 9 Tahun 2021 merupakan Pelaksanaan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha telah diundangkan tanggal 2 Februari 2021. PP ini menyempurnakan beberapa PP yang tekait dengan PPN, PPh dan KUP yaitu: … Read more