Aspek Pajak Atas Imbreng

Pendahuluan

Pajak atas imbreng  terkait erat dengan mendirikan usaha atau menambah modal usaha. Penyetoran modal dapat dilakukan berupa uang atau berupa barang misalnya tanah/bangunan, mesin, peralatan dan lain sebagai yang istilahnya dikenal imbreng

Imbreng adalah penyertaan modal dalam bentuk selain uang kedalam suatu badan usaha. Dalam UU Nomor  40/2007 tentang Perseroan terbatas  Pasal 34 menyatakan:

• Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
• Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
• Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Ketentuan  PPN sebagai dasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c UU PPN mengatur bahwa :

• PPN dikenakan atas penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 
• Penyerahan BKP/JKP  dikenai PPN  sepanjang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
• penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya baik berupa aktivitas operasional maupun aktivitas nonoperasional.

Pengusaha sebagaimana dimaksud merupakan Pengusaha yang telah atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Kententuan Pajak  atas Imbreng

Imbreng merupakan penyerahan BKP karena suatu perjanjian , dikatakan suatu perjanjian karena Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Menilik dari ketentuan tersebut diatas, imbreng berupa Barang kena Pajak dan dilakukan didalam daerah pabean untuk suatu kegiatan usaha maka  termasuk kedalam suatu penyerahan yang dikenai PPN.

Aturan Pajak atas imbreng yang Berubah 

Namun sejak berlakukannya  PERPU Nomor 2/2022 pasal 112 menyatakan : “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A
(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: …
(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
3. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
4. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b.

Sehingga sejak aturan ini ditetapkan maka pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham tidak terutang PPN. Hal ini harus dalam kondisi bahwa dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya.

Pertanyaan dan analisis tentang Imbreng

Pertanyaan yang muncul bagaimana jika Orang Pribadi yang belum dikukuhkan  atau tidak seharusnya dikukuhkan sebagai PKP melakukan penyetoran modal dalam bentuk BKP (imbreng)? Jika menilik ketentuan tersebut maka tidak memenuhi syarat  sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d tersebut, sehingga setoran modal tersebut adalah merupakan penyerahan. Untuk menilik apakah penyerahan ini terutang PPN maka harus dipenuhi unsur objek PPN lainya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C,  Pasal 16D UU PPN.

Contoh :

Tn. Ferry  pengusahan kecil ( Non PKP ), WP OP yang menjalankan usaha percetakan , memiliki 1 unit mesin percetakan senilai buku 5 milyar, Tn Ferry ingin mendirikan badan usaha  berbentuk Perseroan Terbatas,  bernama PT Ferry Printing Jaya. Untuk itu Ferry mengajak temannya Tn. Joni untuk bekerja sama mengembangkan usaha tersebut. Tn Ferry melakukan imbreng mesin tersebut sebagai setoran modal yang dicatat di akta PT senilai Rp. 6 Milyar, sementara  Tn Joni menyetorkan uang tunai senilai 4 Milyar sebagai setoran modal.

Analisis dari kasus diatas adalah sebagai berikut :

1. Apakah imbreng tersebut merupakan penyearahan?  Jawab nya  Ya. Karena sipenyetor dan penerima imbreng bukan berstatus PKP
2. Apakah penyerahan tersebut merupakan objek PPN?  Untuk menjawab ini maka harus di telisik unsur-unsur suatu penyerahan yang merupakan objek PPN sebagai berikut :
3. Apakah penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean?  Jawabnya Ya (terpenuhi objek PPN pasal 4 UU PPN)
4. Penyerahan mesin masuk dalam kategori pasal 16D ? jawabnya Ya.

Jawaban Pertanyaan tentang Pajak atas Imbreng

Dari jawaban tersebut diatas terjawab adanya suatu penyerahan yang merupakan objek PPN.  Mengingat Tn Ferry Non PKP apakah penyerahan objek PPN tersebut terutang PPN? Untuk ini diperlukan analisis lebih lanjut: 

• Apakah yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak? Jawabnya Ya.
• Apakah nilai penyerahan melebihi  Rp 4,8 Miliar, Jawabnya Ya.
• Apakah penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha, jawabnya Ya.

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa Tn Ferry seharusnya berstatus PKP. penulis berkesimpulan bahwa setoran modal berupa imbreng  ini berpotensi dapat dikenakan PPN. penyetoran saham dalam bentuk BKP tersebut dianggap pengalihan artinya pihak yang mengalihkan yang bertanggung jawab memungut PPN.

Tanggung Jawab Renteng

Dalam Praktik Fiskus dapat meminta pertanggung jawaban atas PPN tersebut kepada perusahaan yang menerima setoran modal. Menggunakan dasar hukum tanggung jawab renteng berdasarkan Pasal 4 PP 44/2022. Pasal 4 PP Nomor 44/2022 menyatakan pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM jika pajak terutang tidak dapat ditagih kepada penjual barang kena pajak (BKP) atau pemberi jasa kena pajak (JKP). Pembayaran pajak secara renteng pun berlaku apabila pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual BKP atau pemberi JKP.

Pajak Penghasilan

Bagi Badan yang menerima, setoran modal adalah dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf c. Dalam hal imbreng tersebut diatas maka tidak ada objek PPh yang dapat dikenakan. Bagi pihak yang menyetorkan modal, jika setoran modal yang menggunakan nilai pasar dan memiliki selisih lebih dari dari harga perolehan atau nilai buku dari Barang bergerak misalnya mesin, kendaraan, peralatan, maka selisih lebih tersebut adalah objek PPh.

Sementara Jika yang disetorkan berupa tanah dan/atau bangunan maka seluruh nilai penyerahan (bukan selisih) dikenakan PPh atas penyerahan tanah dan bangunan yaitu 2,5% bersifat final. Pengenaan PPh final ini harus dipenuhi ketika akan melakukan proses balik nama kepemilikan sertifikat atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Simpulan

Dengan memahami aspek perpajakan atas imbreng,  manakala  pengusaha hendak mendirikan usaha baru dengan penyetoran modal berupa imbreng atau menambah modal usaha dengan setoran modal berupa selain uang, sebelum dilaksanakan   dapat membuat  perencanaan langkah-langkah yang tepat, efektif dan efisien. Perencanaan Pajak (Tax Planning) dapat diterapkan dengan memahami secara detail aturan yang berlaku dan menghindari pengenaan pajak yang tidak seharusnya dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Baca juga : PPN atas Ekspor JKP